Angkatan bersenjata Ekuador dan polisi nasional menjaga ketertiban di jalan di Quito, Ekuador, 16 September 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Quito - Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari di 10 provinsi pada Sabtu, 4 Oktober 2025 malam waktu setempat, menyusul gelombang protes nasional terhadap kebijakan pemerintah yang menghapus subsidi solar dan menyebabkan kerusuhan di berbagai wilayah.
Kantor Kepresidenan Ekuador menyebut, langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban umum, keamanan dalam negeri, serta melindungi kesejahteraan warga negara. Berdasarkan dekret tersebut, hak untuk berkumpul sementara ditangguhkan, dan kegiatan publik dilarang apabila berpotensi mengganggu layanan esensial atau mengancam keamanan masyarakat.
Pemerintah juga mengizinkan pengerahan Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Nasional guna menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya kekerasan. Sejumlah pejabat menyatakan, keputusan ini merupakan respons atas meningkatnya kerusuhan dan pemblokiran jalan di berbagai provinsi terdampak. Otoritas melaporkan adanya insiden kekerasan, termasuk serangan dan penculikan terhadap aparat keamanan, perusakan fasilitas, serta perampasan kendaraan kargo.
Baca Juga: Carut Marut Ekuador Buntut Masyarakat Lakukan Demonstrasi Besar
Deklarasi ini dilakukan setelah Konfederasi Kebangsaan Pribumi Ekuador (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador), organisasi pribumi terbesar di negara tersebut, menyerukan peningkatan intensitas aksi yang telah berlangsung selama 13 hari.
Para demonstran menuntut pencabutan Dekret 126 yang menghapus subsidi solar. Kebijakan tersebut menaikkan harga bahan bakar dari 1,80 dolar AS menjadi 2,80 dolar AS per galon sejak 12 September, memicu penolakan keras dari serikat transportasi, komunitas pribumi, kelompok buruh, dan berbagai sektor masyarakat lainnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
