Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 30 September 2025. ANTARA/Imamatul Silfia. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong PT Pertamina (Persero) agar segera membangun kilang minyak baru demi mengurangi ketergantungan pada impor.
Upaya ini, menurutnya, sekaligus akan membantu menekan beban anggaran subsidi energi yang terus membengkak. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
“Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, rekomendasi pembangunan kilang sebenarnya sudah pernah ia sampaikan sejak 2018 ketika masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Saat itu, Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang baru dalam kurun waktu lima tahun, namun hingga kini hasil nyata dari komitmen tersebut belum terlihat.
Padahal, lanjutnya, tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) membebani anggaran negara dan membuat subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ia mengajak Komisi XI DPR RI untuk turut mengawasi dan mengontrol kinerja Pertamina, khususnya dalam realisasi pembangunan kilang.
Baca Juga: Purbaya Santai Tanggapi Kritik Lewat Karangan Bunga Soal Cukai Rokok: Bunganya Wangi, Gak Apa-apa
Purbaya juga menegaskan dirinya tidak hanya berperan dalam sisi keuangan, melainkan akan ikut memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek Pertamina.
“Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan,” tuturnya.
Sebagai informasi, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi hingga 31 Agustus 2025 tercatat mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dari jumlah tersebut, subsidi energi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram sudah terealisasi sebesar Rp57,8 triliun atau 53,5 persen dari target APBN sebesar Rp108 triliun. Angka ini terdiri atas Rp57 triliun untuk subsidi tahun berjalan dan Rp800 miliar untuk menutup kekurangan pembayaran dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, pembayaran kompensasi BBM hingga periode yang sama mencapai Rp31,1 triliun. Nilai tersebut merupakan pelunasan atas kekurangan kompensasi BBM tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
