Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ANTARA/Imamatul Silfia) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan tenang aksi kritik masyarakat berupa pengiriman karangan bunga ke kantornya sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap keputusannya tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.
Usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Purbaya menyatakan bahwa setiap kebijakan publik pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, baik dukungan maupun penolakan. Namun demikian, menurutnya, pemerintah tetap berpegang pada kebijakan yang dianggap paling tepat demi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.
“Biarin, bunganya wangi kok bagus, nggak apa-apa. Jadi begini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa alasan utama tidak menaikkan cukai rokok adalah untuk melindungi industri tembakau dari kehancuran sekaligus mencegah peredaran produk rokok ilegal yang bisa tumbuh subur jika harga rokok legal melonjak.
"Kan sudah hitung alasannya kenapa. Karena saya nggak mau industri kita mati. Terus, kita biarkan yang ilegal hidup," katanya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Cairkan Subsidi-Kompensasi 2025 pada Oktober
Menanggapi kritik yang menekankan aspek kesehatan masyarakat, Purbaya mengakui pentingnya hal tersebut, namun ia juga menyoroti perlunya keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi, khususnya dalam konteks penyerapan tenaga kerja oleh industri rokok.
"Kalau dia kesehatan, kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung," ucapnya.
Purbaya menyebut bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen untuk mengurangi konsumsi rokok, tetapi pendekatan yang digunakan dilakukan secara bertahap melalui edukasi, bukan tekanan fiskal yang bisa berdampak pada mata pencaharian.
Menurutnya, pendekatan kebijakan fiskal tidak hanya berpijak pada satu aspek seperti kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan industri dan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Sikap Menkeu ini telah menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari organisasi masyarakat sipil, jaringan pemuda Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), kelompok perempuan terdampak rokok, hingga Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI).
Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut, kelompok-kelompok ini mengirimkan karangan bunga ke kantor Kementerian Keuangan, yang berisi pesan sindiran dan kekecewaan atas keputusan pemerintah yang dinilai berpihak pada industri rokok dan melemahkan upaya pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
