Hamas Tinjau Rencana Gencatan Senjata AS di Gaza

Ntvnews.id, Jakarta - Hamas menerima sebuah proposal yang didukung Amerika Serikat (AS) dan bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza, yang disampaikan oleh mediator Qatar dan Mesir, demikian menurut sumber Hamas.

Rencana itu, yang sebelumnya telah disetujui oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada hari yang sama, disampaikan dalam sebuah pertemuan di Doha. PM Qatar dan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir mempresentasikan rencana tersebut kepada para negosiator Hamas, kata sumber itu, Senin, 29 September 2025.

Delegasi Hamas menyatakan kepada para mediator bahwa mereka akan meninjau proposal tersebut "dengan niat yang tulus" sebelum memberikan tanggapan resmi, ujar sumber tersebut.

Saluran televisi Al Qahera News Mesir, mengutip sumber keamanan Mesir, mengonfirmasi bahwa proposal perdamaian AS telah diserahkan kepada Hamas.

Laporan itu menyebut bahwa Mesir dan negara-negara Arab lainnya membuat sejumlah amendemen terhadap rencana tersebut sebelum menyampaikannya kepada Hamas di Doha.

Baca Juga: Hamas Ungkap Belum Terima Proposal Gencatan Senjata di Gaza

Pada Senin yang sama, Trump menyatakan bahwa PM Israel Netanyahu telah menyetujui rencana perdamaian luas untuk Gaza.

Trump menambahkan bahwa jika Hamas menerima proposal tersebut, mereka harus membebaskan semua sandera yang tersisa dalam waktu 72 jam dan meminta kelompok itu menerima persyaratan tersebut.

Namun, Netanyahu memperingatkan bahwa Israel akan "menyelesaikan pekerjaan" terhadap Hamas jika kelompok militan itu menolak proposal tersebut.

Presiden AS Donald Trump (kiri) menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada 29 September 2025. (ANTARA)

Rencana itu langsung mendapat tentangan dari Jihad Islam, kelompok militan Palestina yang bersekutu dengan Hamas, yang menilai rencana tersebut sebagai "rencana untuk melanjutkan agresi" terhadap rakyat Palestina.

"Melalui hal ini, Israel berusaha, lewat AS, untuk memberlakukan apa yang tidak dapat mereka capai melalui perang," ujar kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. "Kami menganggap deklarasi Amerika-Israel sebagai formula untuk menyulut kawasan ini."

Baca Juga: Malaysia Bantah Keras Tudingan Sebagai Pusat Operasi Hamas

Sementara itu, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat menyambut baik usulan AS dan menyatakan kesiapannya untuk "bekerja sama dengan AS, negara-negara regional, dan mitra-mitranya untuk mengakhiri perang Gaza melalui sebuah kesepakatan komprehensif," lapor kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Menurut otoritas tersebut, rencana itu harus memastikan bantuan kemanusiaan yang memadai untuk Gaza, menjamin pembebasan para sandera dan tahanan, serta membangun mekanisme untuk melindungi rakyat Palestina.

Warga Palestina yang mengungsi memindahkan barang-barang mereka di sepanjang pantai dekat wilayah al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah, pada 25 September 2025. (ANTARA)

Para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan gabungan pada Senin malam waktu setempat yang menyambut baik usulan AS tersebut.

Para menteri memuji proposal itu karena bertujuan mengakhiri pertempuran, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian warga Palestina, dan memblokir pencaplokan Tepi Barat.

Mereka menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan AS guna mengamankan sebuah kesepakatan yang menjamin bantuan kemanusiaan tanpa batas ke Gaza, pembebasan para sandera, keamanan bagi semua pihak, penarikan penuh pasukan Israel, rekonstruksi Gaza, dan jalan menuju solusi dua negara yang adil, yang mengintegrasikan Gaza dan Tepi Barat sesuai hukum internasional.

Sumber: ANTARA