Pramono dan Menhub Sepakat Stasiun Karet dan BNI City Disatukan

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, melakukan pertemuan dan berdiskusi masalah transportasi di DKI.

Hasil pertemuan itu salah satunya menyepakati rencana penyatuan Stasiuan Karet dan Stasiun BNI di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Kami tadi membahas banyak hal, di antaranya kami bahas adalah masalah TOD di jalan Sudirman stasiun Dukuh Atas, kemudian juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan transportasi sangat baik dan sangat konstruktif pertemuan kami dan harapan kami bahwa TOD, kemudian juga stasiun Karet, Sudirman itu dalam waktu cepat bisa kami realisasikan," ucap Dudy di Gambir Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2025.

Baca Juga: Pramono Bertemu Menhub Dudy, Bahas Masalah Transportasi DKI

"Transportasi kereta banyak hal yang bisa kami tingkatkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta dan kami akan follow up terus sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat DKI khususnya, berkaitan dengan transportasi publik, kereta api khususnya Dapat bisa kami realisasikan dengan cepat Saya rasa demikian dari kami," sambungnya. 

Pramono Anung dan Dudy Purwagandhi (NTVNews.id/ Adiansyah)

Pramono Anung menyatakan, bahwa pemprov DKI sudah mendapatkan beberapa persetujuan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat. 

Baca Juga: Pramono Beberkan Progres Jalur MRT Jakarta ke Tangsel

"Selain TOD Dukuh Atas, kemudian juga menyatukan antara stasiun Karet dan BNI kemudian juga kami pemerintah Jakarta melaporkan mengenai MRT fase ekstansi dari Bundaran HI ke kota yang sekarang ini progresnya sudah berjalan dengan baik Kemudian juga LRT dari Kelapa Gading, Velodrome, Manggarai yang kemajuannya melebih dari apa yang direcanakan," ucapnya. 

Lanjut orang nomor satu di DKI itu, beberapa hambatan termasuk untuk MRT dari Barat ke Timur sudah ada diskusi dan penyelesaian. 

"Dan mudah-mudahan dengan diskusi kita pada hari ini apa yang menjadi hambatan transportasi di Jakarta dengan persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan bisa segera teratasi," tutup Pramono.