Arab Saudi: Sikap Global yang Acuh terhadap Perang Gaza Ancaman bagi Stabilitas Dunia

Ntvnews.id, Istanbul - Arab Saudi memperingatkan pada Sabtu, 27 September 2025 bahwa ketidakmampuan komunitas internasional dalam mengendalikan genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza berpotensi mengancam stabilitas keamanan di tingkat regional maupun global. Arab Saudi menyerukan tindakan tegas guna menghentikan konflik serta mendukung pembentukan negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan pernyataan tersebut dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York. Ia menegaskan, “Ketidakpedulian komunitas internasional dalam menahan agresi (Israel) di Gaza akan berkontribusi pada destabilisasi keamanan dan stabilitas regional dan global.”

Lebih lanjut, Pangeran Faisal mendesak agar PBB mengambil peran yang lebih kuat dalam penyelesaian konflik. Ia menuturkan bahwa badan dunia tersebut “perlu menjadi lebih efisien dalam mengurangi konflik dan krisis.”

“Kita semua harus bertindak serius untuk menghentikan agresi dan menjamin pengiriman bantuan kepada penduduk Gaza,” ujarnya. Ia juga menyerukan langkah-langkah internasional yang mendesak untuk melindungi warga sipil serta membuka koridor kemanusiaan.

Baca Juga: Arab Saudi Umumkan Koalisi Internasional Darurat untuk Dukung Otoritas Palestina, Apa Itu?

Sejak 2 Maret, Israel menutup sepenuhnya perlintasan Gaza, menghalangi masuknya konvoi makanan dan bantuan, yang menyebabkan kondisi kelaparan semakin parah di wilayah tersebut. Pasokan yang diizinkan masuk sangat terbatas dan masuk secara sporadis, bahkan banyak bantuan tersebut dijarah oleh kelompok bersenjata yang diduga berada di bawah perlindungan otoritas Gaza yang didukung Israel.

Pangeran Faisal juga mengimbau semua negara untuk mengakui Negara Palestina serta mendukung usaha pencapaian solusi dua negara. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan mereka terhadap Palestina, sehingga total negara yang mengakui Palestina mencapai 159 dari 193 anggota PBB sejak proklamasi Negara Palestina oleh mendiang Yasser Arafat di Aljazair pada 1988.

Mengenai situasi di Suriah, Pangeran Faisal memberikan pujian atas “langkah-langkah yang diambil oleh Republik Arab Suriah untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di negara tersebut.” Ia juga mengecam serangan Israel terhadap wilayah dan kedaulatan Suriah.

Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 setelah 24 tahun berkuasa, pemerintah Suriah telah meningkatkan upaya menjaga keamanan di negaranya.

Baca Juga: Arab Saudi Terapkan Aturan Baru Pemesanan Tenda Haji 2026

Menlu Saudi juga menegaskan dukungan negaranya kepada Lebanon dengan mendukung usaha pemerintah untuk mengimplementasikan Perjanjian Taif 1989 serta memastikan agar persenjataan tetap berada di bawah kontrol negara. Pangeran Faisal meminta penarikan pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon dan menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan Lebanon.

Awal September 2025, pemerintah Lebanon menyetujui rencana militer yang bertujuan memusatkan seluruh persenjataan di bawah kendali negara. Pemerintah menyambut baik rencana ini dan memutuskan untuk merahasiakan rincian serta pembahasannya.

Pada 5 Agustus, Kabinet Lebanon secara resmi mengadopsi kebijakan yang membatasi semua persenjataan, termasuk persenjataan milik Hizbullah, untuk dikuasai oleh negara. Kebijakan tersebut memberikan mandat kepada militer untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana tersebut hingga akhir tahun 2025.

(Sumber : Antara)