Arsip - Bendera Palestina. (ANTARA/Anadolu/py/am) (Antara)
Ntvnews.id, Riyadh - Arab Saudi pada Kamis mengumumkan pembentukan koalisi internasional darurat guna mendanai Otoritas Palestina (PA), yang saat ini mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Dalam konferensi pers di New York, di sela Sidang Umum PBB ke-80 pada pertemuan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan bahwa koalisi ini akan menyalurkan bantuan keuangan langsung kepada PA "dengan sejumlah mitra penting."
Ia menambahkan bahwa Arab Saudi akan berkontribusi sebesar 90 juta dolar AS (sekitar Rp1,5 triliun) untuk mendukung upaya tersebut.
Konferensi pers itu turut dihadiri oleh para menteri luar negeri dari sejumlah negara Arab dan Eropa, di antaranya Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Norwegia.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyatakan dukungan terhadap pengerahan pasukan internasional di Gaza berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, langkah itu ditujukan untuk membantu PA dalam mengelola wilayah Gaza.
Ia menambahkan bahwa terdapat "konsensus" mengenai pemerintahan sementara Palestina di Gaza tanpa melibatkan faksi-faksi, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Baca Juga: Presiden Palestina Tegaskan Warganya Tidak Akan Tinggalkan Tanah Air
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menekankan bahwa koalisi tersebut memperlihatkan adanya konsensus internasional terkait penerapan solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian yang adil dan komprehensif.
Menurutnya, hambatan utama bagi penerapan solusi itu adalah "sikap ekstremis pemerintah Israel, yang pemimpinnya (Benjamin Netanyahu) secara terbuka menyatakan tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina."
Safadi juga menegaskan bahwa "semua tindakan pemimpin Israel telah menghalangi tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif, termasuk genosida di Gaza, perluasan permukiman dan perampasan tanah di Tepi Barat, agresinya terhadap Suriah dan penyebaran perselisihan di sana, serta agresinya terhadap Lebanon."
Sebelumnya, pada September 2024, Arab Saudi telah mengumumkan pembentukan koalisi internasional ini, dan pertemuan perdana berlangsung di Riyadh pada akhir Oktober.
Baca Juga: RI–Prancis Segera Susun Peran dalam Pembentukan Negara Palestina
Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Kamis pagi menyerukan agar PA sepenuhnya mengendalikan Gaza. Ia menegaskan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab keamanan dan administratif serta melucuti senjata faksi-faksi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan negara Islam di New York pekan ini, mengajukan rencana 21 poin untuk mengakhiri perang Israel-Gaza.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, membenarkan keberadaan rencana tersebut meski belum merinci isinya. Namun, menurut laporan Axios, poin utama mencakup pembebasan semua sandera Israel yang masih ditahan, gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Rencana itu juga mengusulkan pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa keterlibatan Hamas, namun tetap memberi ruang bagi PA, serta menghadirkan pasukan keamanan multinasional yang terdiri dari warga Palestina bersama pasukan negara-negara Arab dan Muslim.
Selain itu, proposal tersebut menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk mendanai rekonstruksi sekaligus mendukung pemerintahan baru Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
