Presiden Prabowo Subianto. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun pertamanya dengan agenda besar yakni membangkitkan BUMN agar tak lagi jadi “raksasa tidur”. Dengan aset konsolidasi Rp10.950 triliun pada 2024, kontribusi BUMN ke APBN masih minim, hanya Rp85,5 triliun atau kurang dari 1 persen. Pengamat kebijakan publik R. Haidar Alwi, mendukung upaya penguatan posisi BUMN.
“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” ujar Haidar, Kamis, 25 September 2025.
Ini dinyatakan Haidar dalam diskusi "Talk Speaking: Strategi dan Kolaborasi Pengelolaan BUMN & Danantara, Dalam Mewujudkan Misi Presiden Prabowo Subianto" yang digelar Haidar Alwi Institute, di Menteng, Jakarta Pusat.
Haidar melanjutkan, sejak Februari 2025, Prabowo meluncurkan Danantara, superholding yang menghimpun saham negara di BUMN strategis seperti bank-bank besar, Pertamina, PLN, Telkom, hingga MIND ID. Potensi kelolaannya ditaksir lebih dari US$900 miliar dengan modal awal Rp1.000 triliun.
Danantara, kata dia disiapkan untuk menjadi mesin konsolidasi aset ala Temasek di Singapura, namun dengan misi lebih besar, yaitu mengoptimalkan aset negara agar produktif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Indonesia Investment Authority (INA) tetap berfungsi sebagai jembatan investasi global dengan aset US$10 miliar, fokus pada infrastruktur, energi terbarukan, hingga pusat data.
“Keduanya tidak boleh tumpang tindih. Danantara menguatkan dalam negeri, INA membuka jalan modal global,” ucap Haidar.
Ia mengatakan, transformasi PLN jadi sorotan kedua. Meski menguasai distribusi listrik nasional, keuangan PLN masih ditopang subsidi dan kompensasi tarif Rp87,72 triliun dari APBN 2025.
Haidar menilai ada tiga langkah kunci untuk reformasi PLN:
1. Efisiensi sistem lewat renegosiasi kontrak dan modernisasi jaringan.
2. Diversifikasi energi dengan target 76 persen energi terbarukan pada 2034.
3. Langkah berani ke nuklir, termasuk pembangunan PLTN 250 MW di Bangka Belitung (2032) dan Kalimantan Barat (2033), serta PLTN Thorcon berbasis thorium di Pulau Kelasa.
Indonesia, katanya, memiliki cadangan thorium 130 ribu ton dan uranium 90 ribu ton. “Cadangan ini bisa menjamin energi kita hingga ratusan tahun,” tegas Haidar.
Ia mengatakan, kajian BRIN 2025 bahkan memperkirakan biaya listrik dari PLTN sekitar 4,9 sen/kWh—kompetitif dengan energi terbarukan lain, tapi jauh lebih stabil.
Pilar terakhir, kata dia adalah tata kelola. Skandal timah dengan potensi kerugian Rp300 triliun dan kasus Pertamina Rp193 triliun menjadi alarm betapa lemahnya pengawasan aset negara.
“Masalah BUMN bukan hanya efisiensi, tapi kepercayaan publik,” ujar Haidar. Ia menekankan perlunya audit independen, pengadaan terbuka, whistleblowing yang terlindungi hukum, hingga transparansi kinerja BUMN.
R. Haidar Alwi dan Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama.
Dengan tiga pilar—konsolidasi aset lewat Danantara, transformasi energi bersama PLN, dan tata kelola bersih—Haidar menilai Prabowo punya peluang sejarah.
“Jika dijalankan konsisten, Prabowo bisa dikenang bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menegakkan pilar kedaulatan ekonomi bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus bergerak secara ilmiah untuk memberikan kritik konstruktif.
"Serta sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
