Di Sidang Umum PBB, Presiden Brasil Peringatkan 'Calon Otokrat' dan Kritik Kebijakan AS

Ntvnews.id, New York - Dalam sebuah pidato yang tegas dan penuh makna di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, menyampaikan seruan keras terhadap ancaman otoritarianisme yang semakin nyata. Ia menjadi pemimpin pertama yang berbicara dalam sesi debat PBB hari ini, Selasa, 23 September 2025 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikar, sebuah kehormatan yang secara tradisional diberikan kepada Brasil.

Dalam pidatonya, Lula tidak segan-segan menyerang fenomena ekstrem kanan, baik di dalam negeri maupun secara global. Secara khusus, ia menyoroti kasus pendahulunya, mantan Presiden Jair Bolsonaro. Lula menyinggung tuduhan yang dikenakan terhadap Bolsonaro dan keyakinannya atas dugaan persekongkolan untuk melakukan kudeta.

Menurutnya, pesan ini adalah peringatan penting bagi "calon otokrat dan mereka yang mendukungnya." Pidato ini mencerminkan komitmen Lula untuk mempertahankan institusi demokrasi Brasil yang sempat terguncang selama masa kepemimpinan Bolsonaro.

Selain itu, Lula juga secara terang-terangan mengkritik apa yang ia sebut sebagai "agresi terhadap independensi cabang yudikatif," yang secara implisit mengacu pada sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap sejumlah hakim Brasil dan keluarga mereka yang terlibat dalam persidangan Bolsonaro. Kritik ini menunjukkan ketidaksetujuan Brasil terhadap campur tangan asing dalam urusan domestik, terutama yang menyangkut sistem hukumnya.

Baca Juga: Sekjen PBB Tekankan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Sidang Umum ke-80

Pidato Lula tidak hanya berfokus pada isu domestik, tetapi juga menyentuh isu global, terutama terkait dengan perang melawan kejahatan dan terorisme. Ia menyatakan kekhawatirannya tentang adanya perbandingan antara kejahatan dan teror, sebuah tren yang menurutnya "mengkhawatirkan."

"Cara paling efektif untuk memerangi perdagangan narkoba adalah dengan bekerja sama untuk menekan pencucian uang dan membatasi perdagangan senjata," kata Lula.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia lebih memilih pendekatan yang berorientasi pada kerja sama internasional dan penegakan hukum, bukan pada konfrontasi militeristik.

Lula juga melontarkan kritik keras terhadap penggunaan kekuatan mematikan.

"menggunakan kekuatan mematikan dalam situasi yang bukan merupakan konflik bersenjata sama seperti mengeksekusi orang tanpa pengadilan." ujarnya.

Pernyataan ini tampaknya merujuk pada serangan AS terhadap kapal-kapal Venezuela dan keputusan mantan Presiden Donald Trump yang menetapkan kartel narkoba sebagai kelompok teroris. Pidato ini menggarisbawahi sikap Brasil yang menentang penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional dan tanpa dasar hukum yang jelas dalam menghadapi kejahatan transnasional.