Komisi VII Setujui Tambahan Anggaran Kemenpar 2026 Jadi Rp1,89 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebesar Rp1,89 triliun pada tahun 2026, dengan sejumlah catatan yang diminta untuk menjadi pertimbangan.

"Setuju, Bapak, Ibu ya, teman-teman, ya, ketok ini kesimpulannya," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta, Rabu.

Tambahan dana tersebut dialokasikan untuk beberapa unit kerja, antara lain Rp640 miliar bagi Deputi Bidang Pemasaran, Rp343 miliar untuk Deputi Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), serta Rp298,8 miliar kepada Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Sementara itu, Rp199,7 miliar ditujukan bagi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Rp180 miliar untuk Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Rp148 miliar bagi Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rp72,7 juta untuk Politeknik Pariwisata, dan Rp9 juta kepada Badan Otorita.

Baca Juga: Cerita Remisor Temukan Bangkai Helikopter BK117 D3 di Hutan Kalimantan Selatan

Dalam penyusunan kesimpulan rapat, Saleh meminta agar Kemenpar memperbesar porsi anggaran pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Ia juga menyarankan pembangunan politeknik pariwisata baru, misalnya di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, serta sejumlah provinsi lain untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di sektor tersebut. Selain itu, Kemenpar diminta memastikan agar program hilirisasi industri dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI. Ia menyatakan optimisme bahwa target 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 bisa tercapai.

Terkait rencana penambahan politeknik pariwisata, Widiyanti menegaskan perlunya koordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, mengingat saat ini masih ada kebijakan moratorium pendirian politeknik baru.

Lebih lanjut, Widiyanti menjelaskan lima program unggulan yang akan dioptimalkan, yaitu Gerakan Wisata Bersih, peningkatan aspek keselamatan wisata khususnya untuk wisata ekstrem, serta program Pariwisata Naik Kelas yang berfokus pada wisata tematik seperti gastronomi, kebugaran, dan bahari. “Tetapi, kami akan kembangkan pula dengan wastra, seni dan desain,” ujar Widiyanti.

Baca Juga: Sosok Tiktoker Wanita yang Ajak Bakar Mabes Polri dan Kini Ditahan

Selain itu, program Event by Indonesia dan pengembangan Desa Wisata juga akan dimaksimalkan guna meningkatkan kualitas, kuantitas, serta daya saing desa wisata sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Widiyanti turut memaparkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari–Juli 2025 telah mencapai 8,53 juta kunjungan atau naik 10,04 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Sementara pergerakan wisatawan nusantara tercatat 713,98 juta kunjungan, tumbuh 19,25 persen secara tahunan.

"Kami bersyukur atas pencapaian ini dan berkomitmen akan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan untuk kemajuan sektor pariwisata," ungkap Menteri Widiyanti.

(Sumber : Antara)