Wakil Panglima TNI: Tidak Ada Rencana Terapkan Darurat Militer

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI tidak memiliki niat mengambil alih keamanan dengan menerapkan darurat militer. Ia menekankan penanganan demonstrasi tetap menjadi ranah Polri, sementara TNI hanya bersifat membantu pengamanan.

"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," kata Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin, 1 September 2025 usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.

Tandyo menjelaskan sejak awal pengelolaan aksi demonstrasi adalah tanggung jawab Polri. TNI hanya hadir untuk mendukung agar situasi tetap kondusif.

Baca Juga: Sidang Dokter Priguna di PN Bandung Ditunda Gegara Demo

"Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri semakin diperkuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Dalam arahan tersebut, Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri memperkuat sinergi guna meredam aksi anarkis massa yang belakangan semakin sering terjadi.

"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," jelas Tandyo.

Baca Juga: Prabwo Panggil Sejumlah Tokoh Lintas Agama ke Istana

(Sumber: Antara)