Fraksi Demokrat Siap Evaluasi Tunjangan DPR, Minta Maaf kepada Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan seiring kritik masyarakat, sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas polemik tersebut. Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa aspirasi rakyat menjadi landasan perjuangan partai.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ujar Ibas di Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

Ia menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi, serta menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Demokrat dan anggota DPR terkait isu tunjangan yang menuai protes masyarakat.

"Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: Prabowo: Aparat Harus Tegakkan Hukum Secara Tegas dan Adil

Ibas juga mengajak seluruh anggota Fraksi Demokrat untuk selalu mengingat dua hal penting, yaitu mendengar dan membantu rakyat. Menurut dia, harapan masyarakat adalah pijakan perjuangan partai.

“Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ibas mengingatkan agar TNI, Polri, dan masyarakat bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif. Ia pun menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat harus memperlihatkan sikap, tutur kata, dan perilaku yang berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya, beberapa fraksi partai politik juga menyatakan kesediaannya mengevaluasi tunjangan DPR menyusul gelombang protes di Jakarta dan sejumlah daerah.

Baca Juga: Budiman: Prabowo Ingin Tebus Dosa Sosial Kemiskinan dan Ketimpangan

Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, meminta penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai berlebihan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan politik bukan hanya rasionalitas, tetapi juga harus mengandung etik, empati, dan simpati.

“Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, 30 Agustus.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, juga menegaskan dukungan untuk menghentikan tunjangan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat.

“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ungkap Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, 30 Agustus.

Baca Juga: Pesan Prabowo Untuk Rakyat: Tetap Tenang dan Percaya Pemerintah

(Sumber: Antara)