Sejumlah orang beraktivitas saat ada imbauan pegawai DPR untuk WFH di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang mengimbau para pegawai untuk bekerja dari rumah (WFH), menyusul rencana aksi unjuk rasa ribuan buruh dari Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) di sekitar kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan tersebut. Ia menyebut, kebijakan itu dilakukan demi kenyamanan para ASN dan tenaga ahli.
“Ada imbauan untuk WFH bagi ASN dan TA (tenaga ahli) biar nyaman dan aman kerja di rumah,” kata Sahroni saat dikonfirmasi.
Surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Rabu, 27 Agustus 2025 itu menegaskan, kebijakan WFH diterapkan karena potensi kepadatan lalu lintas, keterbatasan akses menuju kawasan perkantoran, serta risiko gangguan terhadap aktivitas kedinasan akibat aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Momen Perdana Nia Ramadhani Masakin Anak: Gini Kali ya Senangnya Orang-orang
“Surat Edaran ini bertujuan memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tertulis dalam surat tersebut.
Aksi unjuk rasa yang digelar KSP-PB akan melibatkan ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek dan sejumlah daerah lain. Mereka membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), dengan desakan agar upah minimum 2026 naik 8,5–10,5 persen.
Kedua, stop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak tunjangan hari raya (THR), pajak jaminan hari tua (JHT), serta diskriminasi pajak perempuan menikah.
Keempat, sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
Baca Juga: Thom Haye Gabung Persib Bandung, Tom Lembong Mendadak Jadi Bobotoh
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan guna mengawal jalannya aksi buruh di depan Gedung DPR pada hari ini.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
