Fraksi Gerindra Setujui Setop Tunjangan-tunjangan DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa pihaknya menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat.

"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Selain itu, Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, seluruh anggota harus tetap berada di Indonesia, turun langsung, dan menyerap aspirasi rakyat.

Baca Juga: Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang

"Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar para wakil rakyat lebih peka dan berempati supaya tidak melukai kepercayaan masyarakat. Ia menyebut arahan ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tutur Budisatrio.

Di sisi lain, Budisatrio menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Baca Juga: Kapolri Tegaskan Aksi Unjuk Rasa Wajib Sesuai Aturan UU Nomor 9 Tahun 1998

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” ucapnya.

Ia menilai rangkaian tragedi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola bernegara.

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," pungkas Budisatrio.