Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono ditemui usai menghadiri Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) memiliki peran strategis dalam melindungi wilayah pesisir utara Pulau Jawa dari berbagai ancaman, mulai dari banjir rob hingga perlindungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ia menambahkan, lembaga tersebut dibentuk untuk menjamin penanganan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
"Kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang juga harus kita lindungi," ujar AHY usai menghadiri Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam penjelasannya, AHY menyebutkan bahwa Badan Otorita ini akan berfungsi sebagai pelaksana teknis sekaligus representasi eksekutif pemerintah pusat, yang bertugas menyusun rancangan pembangunan atau roadmap yang terintegrasi dan menyeluruh.
AHY sendiri dipercaya untuk memimpin lembaga ini sebagai Ketua Badan Otorita Pengelola Pantura. Ia akan mengoordinasikan kerja sama antara lima kementerian teknis, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.
"Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholder, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,"
Terkait pendanaan proyek tanggul laut raksasa, pemerintah berencana menggunakan model pembiayaan gabungan antara negara dan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai menjadi pendekatan yang paling sesuai, meskipun detail proporsi pendanaannya masih dalam proses pembahasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara pada Senin pagi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 yang menetapkan susunan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menunjuk Darwin Trisna Djajawinata serta Suhajar Diantoro untuk mengisi posisi Wakil Kepala dalam struktur Badan Otorita tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
