Fraksi PDIP DPR Pertanyakan Alokasi ke Daerah yang Turun di RAPBN 2026

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Agu 2025, 14:19
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Rapat paripurna DPR RI. Rapat paripurna DPR RI. (TVR Parlemen)

Ntvnews.id, Jakarta - Fraks PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memberikan sejumlah catatan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026. PDIP menyoroti alokasi transfer daerah yang turun.

Ini disampaikan perwakilan Fraksi PDIP Rio Dondokambey saat rapat paripurna DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei. PDIP meminta pemerintah menjelaskan secara rinci perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

"Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat," ujar Rio dalam rapat paripurna.

Ia meminta pemerintah menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak tahun 2026. PDIP pun meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada tahun 2026. Pemerintah harus menyampaikan kontribusi danantara bagi perekonomian Indonesia di tahun 2026," tuturnya.

Rio menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurut dia, perlu ada skema yang efektif terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

"Alokasi transfer ke daerah menurun, maka dari itu pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga," kata dia.

"Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha," sambungnya.

x|close