Ntvnews.id, Istanbul - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa keputusan pemerintah AS menangguhkan pemberian visa kunjungan bagi warga Palestina di Gaza yang hendak berobat ke Amerika merupakan bagian dari evaluasi sistem secara menyeluruh.
Rubio mengklaim ada sejumlah organisasi yang terlibat dalam pengajuan visa untuk warga Gaza dan memiliki “ikatan yang kuat” dengan Hamas.
“Kami akan mengkaji ulang terkait pemberian visa tak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi orang-orang yang mendampingi mereka,” kata Rubio kepada CBS, Minggu.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah pihak di Kongres AS yang mempertanyakan program pemberian visa tersebut, termasuk peran organisasi kemanusiaan yang membantu proses pengajuannya. “Kami tidak akan bermitra dengan kelompok-kelompok yang berhubungan baik dengan Hamas,” ujarnya.
Menurut Rubio, hanya sebagian kecil visa yang diberikan kepada anak-anak. Namun, evaluasi juga dilakukan terhadap prosedur pemberian visa bagi para pendamping dewasa yang menyertai anak-anak tersebut.
Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Apresiasi Antusiasme Masyarakat di HUT Ke-80 RI
Sebelumnya, pada Sabtu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penghentian sementara seluruh proses pengajuan visa kunjungan bagi warga Gaza guna mengevaluasi pemberian visa medis maupun kemanusiaan dalam beberapa waktu terakhir.
Kebijakan ini muncul di tengah agresi militer Israel ke Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 62.000 warga Palestina serta menimbulkan kehancuran besar dan bencana kelaparan parah.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga tengah menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional terkait agresi mereka di wilayah tersebut.
(Sumber : Antara)