Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,2 triliun dalam RAPBN 2026 untuk berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan langsung, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sri Mulyani menyampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 bahwa anggaran perlindungan sosial tahun 2026 meningkat sebesar 8,6 persen dibandingkan tahun 2025 yang diproyeksikan senilai Rp468,1 triliun.
“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk meningkatkan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Sebanyak Rp315,5 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk Program Keluarga Harapan senilai Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta keluarga, dan bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.
Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp46,9 Triliun untuk Subsidi Pupuk dalam RAPBN 2026
Selain itu, terdapat alokasi untuk subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, subsidi non-energi Rp17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai Desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta penerima, serta Rp7,9 triliun untuk atensi sosial dan penanganan bencana.
Untuk pemenuhan layanan pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp37,5 triliun yang mencakup Program Indonesia Pintar Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi. Sedangkan untuk layanan kesehatan, anggaran senilai Rp69 triliun dialokasikan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp66,5 triliun untuk 96,8 juta peserta serta PBPU dan BP Kelas III senilai Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.
Untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah menyiapkan Rp86,2 triliun terdiri dari subsidi Kredit Usaha Rakyat Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur dan subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp49,7 triliun.
“Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: 100 Sekolah Rakyat Tahap Pertama Mulai Beroperasi Per 15 Agustus
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
