oto udara luapan air Sungai Ciliwung yang menggenangi jalan dan permukiman di Jatinegara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek, seiring dengan adanya peringatan cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh BMKG.
"Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan," ujarnya di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi kejadian banjir yang melanda Kecamatan Bojongsari, Depok, pada Minggu, 10 Agustus 2025, akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jabodetabek. Banjir tersebut berdampak pada 1.580 warga dan merendam 480 rumah. Saat ini air telah surut, namun berbagai upaya penanganan darurat tetap dilanjutkan, termasuk pembangunan tanggul sementara, optimalisasi sistem drainase, serta pemeriksaan kondisi tanggul di Kali Angke.
Menko PMK meminta agar seluruh kementerian dan lembaga terkait meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana serupa di kemudian hari. Ia juga memberi arahan kepada BNPB untuk menjamin kesiapan wilayah rawan banjir dan memastikan fasilitas evakuasi tersedia, sementara Kementerian Pekerjaan Umum diminta memastikan kelancaran aliran air dan memperkuat struktur tanggul.
Lebih lanjut, ia juga menugaskan Kemendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal kesiapan anggaran penanggulangan bencana, Kemensos agar menyediakan bantuan logistik dan layanan psikososial, serta Kemenkes untuk bersiap menghadapi potensi munculnya penyakit pascabanjir.
"Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB," tambahnya.
Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Kemenko PMK saat ini tengah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di kawasan Jabodetabekpunjur. Inpres ini dirancang sebagai panduan bagi koordinasi terpadu antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, melalui pendekatan dari hulu hingga hilir.
Kementerian juga tengah merancang peta jalan serta pembentukan kelembagaan respons dini, dengan tujuan mengurangi dampak ekonomi akibat bencana dan memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat secara berkelanjutan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
