Ntvnews.id,
Langkah ini merupakan respons terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif sebesar 50 persen atas berbagai produk ekspor asal Brasil, termasuk kopi, daging sapi, dan petrokimia. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan pada Rabu, 6 Agustus 2025, dan berdampak pada sekitar 35 persen total ekspor Brasil ke pasar Amerika. Meski demikian, beberapa produk penting seperti energi dan mineral tertentu tidak termasuk dalam daftar komoditas yang dikenai tarif.
Sebagai bagian dari tanggapan resminya, Kamar Perdagangan Luar Negeri Brasil menyetujui usulan untuk memulai proses konsultasi formal dengan WTO, yang menjadi langkah awal dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dewan menteri yang tergabung dalam lembaga tersebut telah menyampaikan keputusan ini kepada Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, yang akan menentukan “bagaimana dan kapan” pengajuan keberatan ke WTO akan dilakukan.
Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari cara untuk meminimalisir dampak dari tarif tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah bertemu dengan sejumlah pelaku sektor agribisnis guna menyusun langkah strategis bersama. Dialog lanjutan juga akan dilakukan dengan berbagai sektor industri yang terdampak kebijakan tersebut.
Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, menegaskan bahwa Brasil tetap terbuka untuk berdiskusi, namun menolak bentuk hubungan yang tidak setara. “Kami tidak akan berdialog dengan AS sebagai koloni atau satelit, kami adalah negara yang berdaulat,” tegasnya dalam wawancara dengan BandNews.
Ia menilai kebijakan tarif tersebut tidak proporsional. Meski demikian, Haddad percaya masih ada peluang untuk membangun kerja sama bilateral yang konstruktif, khususnya di sektor-sektor strategis.
“Brasil memiliki cadangan tanah jarang dan mineral penting yang berharga, sumber daya yang tidak dimiliki AS,” ujarnya.
“Kami bersedia bekerja sama dalam produksi baterai yang efisien dan teknologi strategis lainnya.”
Untuk membantu pelaku usaha domestik menghadapi dampak dari tarif baru ini, Haddad mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan paket bantuan ekonomi, termasuk dukungan dalam bentuk fasilitas kredit. Ia mengakui bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan tekanan fiskal, namun memastikan bahwa dampaknya akan dikelola sesuai dengan kerangka anggaran yang berlaku.
(Sumber: Antara)