Menhut Buka Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Ntvnews.id, 

Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Selain yang sudah ada melalui Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan perhutanan sosial,” ujar Menhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendorong partisipasi tersebut adalah melalui kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Nota kesepahaman tersebut meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, alih teknologi, pertukaran data dan informasi, serta fasilitasi KHDTK yang akan difungsikan sebagai laboratorium alam bagi sivitas akademika UMB.

“(Kami) menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan masa depan sektor kehutanan Indonesia,” jelas Menhut.

Universitas Muhammadiyah Bengkulu dipercaya untuk mengelola hutan seluas 1.992 hektare yang akan dimanfaatkan untuk mendukung riset dan pendidikan sivitas akademikanya.

Menurut Menhut, pengelolaan hutan oleh UMB tidak hanya untuk riset, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan nilai kawasan hutan tersebut.

“Sekaligus juga bisa menanam semacam penanaman dengan cara agroforestri, sehingga juga bisa menjadikan penghasilan untuk universitas,” tambahnya.

Di sisi lain, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama antara UMB dan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan KHDTK.

Menjelang penyerahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengelolaan KHDTK kepada UMB, Menhut Raja Antoni menegaskan hal itu sebagai bentuk dukungan bagi penguatan peran kampus dalam konservasi dan riset kehutanan.

Ia juga menyebutkan akan ada persiapan perjanjian kerja sama dengan 10 desa di sekitar KHDTK, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepahiang, untuk konservasi dan pengelolaan kawasan hutan tersebut.

Helmi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menjadikan daerahnya sebagai provinsi konservasi yang menjadi model nasional dalam pengelolaan lingkungan berbasis pendidikan.

Selain itu, Helmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah fokus mencegah perambahan hutan dengan mengembangkan budidaya kopi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

(Sumber: Antara)