Bupati Mentawai: Kapal Terbalik di Selat Sipora Kelebihan Penumpang dan Tak Berizin

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Jul 2025, 17:27
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Penulis & Editor
Bagikan
Warga bersama tim SAR gabungan mengevakuasi korban selamat kapal karam di Selat Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa, 15 Juli 2025. Warga bersama tim SAR gabungan mengevakuasi korban selamat kapal karam di Selat Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa, 15 Juli 2025. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rinto Wardana Samaloisa, mengonfirmasi bahwa kapal yang terbalik dan tenggelam di Selat Sipora saat mengangkut 18 penumpang, mengalami kelebihan kapasitas.

"Yang terjadi sekarang ini adalah, kapal tersebut kelebihan kapasitas," ujar Rinto saat dihubungi dari Kota Padang, Selasa, 15 Juli 2025.

Menurut Rinto, kapal tersebut seharusnya hanya diperuntukkan membawa 10 orang, namun ternyata diisi oleh 18 penumpang. Selain kelebihan muatan, ia menambahkan bahwa kondisi cuaca yang kurang bersahabat turut diduga menjadi pemicu kapal tersebut karam.

"Jadi, seharusnya kapal ini bermuatan 10 orang tapi diisi 18 orang sehingga ini menjadi persoalan," sebutnya.

Baca Juga: Kapal Rombongan DPRD Mentawai Terbalik di Selat Sipora, 11 Orang Masih Hilang

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kapal nahas tersebut juga tidak dilengkapi alat komunikasi standar seperti radio. Padahal kapal itu turut membawa sejumlah aparatur pemerintah daerah dan seorang anggota DPRD Kabupaten Mentawai.

Yang makin memperparah situasi, kapal tersebut diketahui tidak mengantongi izin berlayar dari Kantor Syahbandar. Padahal, cuaca saat kapal itu melaut sedang dalam kondisi ekstrem.

Menanggapi hal tersebut, Rinto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan pembinaan kepada para pengelola kapal agar patuh terhadap seluruh aturan yang berkaitan dengan pelayaran. Untuk urusan sanksi kepada pengelola kapal yang tidak mematuhi aturan, ia menyerahkannya kepada pihak Syahbandar.

"Kalau tidak ada izin berlayar maka kapal-kapal ini tidak boleh berlayar," ujarnya menegaskan.

Rinto juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh kapal di wilayah Mentawai, yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Sikerei, menjalankan pelayaran sesuai prosedur, khususnya terkait perizinan.

(Sumber: Antara)

x|close