Menteri HAM Natalius Pigai menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA (Fath Putra Mulya))
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pendidikan bagi siswa bermasalah di barak militer tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia menyatakan bahwa program tersebut tidak termasuk dalam kategori hukuman fisik atau kekerasan terhadap anak.
"Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment (hukuman fisik), melainkan bagian dari pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak. Maka, tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment adalah bentuk hukuman yang melibatkan kekerasan fisik dan menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, yang diberikan sebagai bentuk pendisiplinan.
"Jenis hukuman itu tidak baik untuk anak," katanya.
Ia juga memaparkan bahwa bentuk-bentuk hukuman fisik bisa berupa tindakan seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk menyakiti anak. Ia mengingatkan bahwa cara-cara semacam itu berdampak buruk pada kondisi fisik dan mental anak, sehingga sangat tidak dianjurkan.
Meski begitu, Pigai menilai bahwa program pendidikan yang diinisiasi Pemprov Jawa Barat tidak masuk dalam kategori tersebut. Ia menyebut pendekatan ini masih sesuai dengan standar HAM, selama fokusnya adalah pembinaan karakter dan nilai-nilai moral.
"Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program untuk memberikan pendidikan karakter kepada siswa bermasalah melalui pelatihan di barak militer. Program ini mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
