Deddy Corbuzier Cibir KontraS yang Geruduk Rapat Panja Komisi I DPR RI di Hotel

Ntvnews.id, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini menjadi perhatian publik setelah panitia kerja (Panja) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Revisi tersebut diduga menambah jumlah jabatan TNI pada lembaga atau institusi sipil. Awalnya, hanya terdapat 10 jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit militer, namun kini bertambah menjadi 16 jabatan.

Keputusan DPR RI yang menggelar rapat secara tertutup tersebut memicu aksi protes dari Koalisi Masyarakat Sipil. Salah satu pihak yang melayangkan kritik adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Di tengah kontroversi ini, tindakan Panja Komisi I DPR RI justru mendapat dukungan dari Deddy Corbuzier. Deddy, yang diketahui menyandang pangkat Letkol tituler, menyampaikan pembelaannya terhadap langkah Komisi I DPR RI dalam menangani revisi UU TNI tersebut.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Deddy C (@dc.kemhan)

Alasan pembelaan yang disampaikan oleh Deddy sebagai staf khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan). Melalui akun media sosialnya @dc.kemhan, Deddy mengungkapkan pandangannya terkait rapat Panja yang dianggapnya sebagai bagian dari amanat konstitusi.

"Saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus menteri pertahanan di video ini. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar dimana-mana, kemarin rapat panja revisi undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu," kata Deddy.

Saat menyampaikan pembelaan, Deddy terlihat mengenakan kaos putih dan berkacamata. Ia menyebut bahwa pelaksanaan rapat revisi UU TNI terganggu oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.

"Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa," cetus Deddy dalam video tersebut.

anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia, (Istimewa)

Deddy juga menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menginterupsi rapat bukanlah bentuk kritik yang konstruktif, melainkan tindakan ilegal dan melanggar hukum.

"Yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum," kata Deddy Corbuzier.

Menurut Deddy, rapat yang dilakukan di hotel bintang lima tersebut telah sesuai dengan konstitusi. Ia pun mengkritik aksi tiga aktivis yang melakukan interupsi selama jalannya rapat, yang dinilai sebagai gangguan dengan potensi tindakan anarkistis.

"Mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun," ucapnya dengan tegas.