DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Minta Sinkronisasi Kebijakan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 24 Sep 2026, 18:13
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri).

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia melalui pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Pertemuan membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta kebutuhan sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Dasco menekankan bahwa kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara perlu berjalan dalam arah yang saling mendukung dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.

“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.

Menurut Dasco, komunikasi antarlembaga diperlukan agar setiap institusi memahami langkah dan tantangan satu sama lain. Dengan begitu, kebijakan pada satu sektor dapat berjalan selaras dengan kebijakan di sektor lainnya.

“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Pertemuan juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta isu-isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Dasco menekankan pentingnya menjaga efektivitas sekaligus akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap kebijakan.

DPR RI perkuat koordinasi ekonomi. DPR RI perkuat koordinasi ekonomi.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keselarasan langkah tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing institusi. DPR menilai komunikasi yang terjaga diperlukan agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga pada isu strategis yang berkaitan dengan perekonomian nasional.

x|close