Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menilai fatwa haram penggunaan sound horeg tidak mudah untuk ditinjau ulang. MUI menegaskan, larangan yang telah ditetapkan tetap berlaku, tetapi membuka peluang penyusunan aturan turunan sebagai penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, Kiai Ma'ruf Khozin, dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Polda Jatim dan perwakilan pengusaha sound system pada Kamis (19/11/2026). Forum bertajuk 'Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur' itu turut membahas aspirasi pengusaha yang meminta fatwa haram sound horeg dikaji kembali.
MUI Jatim sebelumnya menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg pada 12 Juli 2025. Fatwa tersebut mengatur penggunaan perangkat suara yang melampaui batas kewajaran hingga berpotensi membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, serta mengarah pada kemungkaran.
Menanggapi permintaan peninjauan ulang tersebut, Kiai Ma'ruf mengakui bahwa mengubah atau mencabut fatwa bukan perkara sederhana. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan di lingkungan internal MUI.
Baca Juga: VIDEO: Lansia Tewas Usai Ditabrak Kawasaki KLX di Pasuruan
"Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat," kata Kiai Ma'ruf usai kegiatan FGD bersama Kapolda dan perwakilan pengusaha sound system.
Ia menjelaskan, solusi yang lebih memungkinkan adalah menyusun penjelasan atau turunan fatwa tanpa mengubah ketentuan larangan yang sudah berlaku. Langkah ini dinilai dapat memperjelas batasan penggunaan sound horeg sekaligus mencegah munculnya penafsiran berbeda di berbagai daerah.
"Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah," ujar Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf juga menegaskan bahwa penetapan fatwa haram sound horeg bukan keputusan sepihak ataupun pendapat pribadi. Prosesnya melibatkan ulama dari berbagai wilayah di Jawa Timur serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.
"Karena kami di Komisi Fatwa itu bukan fatwa perorangan, kami kemudian melibatkan para ulama se-Jawa Timur, kemudian juga menghadirkan dokter dari spesialis THT," jelasnya.
Di sisi lain, MUI Jatim memahami bahwa kegiatan hiburan menggunakan sound system atau sound karnaval telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Karena itu, penghentian seluruh kegiatan tersebut dinilai bukan solusi. MUI lebih mendorong adanya pengaturan yang dapat menekan risiko kecelakaan maupun jatuhnya korban jiwa.
"Jadi pada intinya seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, sound horeg atau sound karnaval ini tidak bisa dihentikan, tetapi diatur sehingga kemudian meminimalisir korban nyawa, meminimalisir orang yang mengalami kecelakaan karena sakit, ataupun yang lain," tuturnya.
Dalam pembahasan FGD, MUI Jatim turut menyampaikan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan penyelenggara sound horeg. Di antaranya membatasi penampilan penari erotis, mencegah konsumsi minuman keras, serta memastikan kegiatan tidak berlangsung hingga mengganggu waktu istirahat masyarakat.
Selain itu, penyelenggara diminta memperhatikan keberadaan anak-anak dan menghormati kawasan yang membutuhkan ketenangan, seperti tempat ibadah dan rumah sakit. MUI berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi jalan tengah agar hiburan masyarakat tetap berlangsung tanpa mengabaikan norma agama, ketertiban, dan keselamatan publik.
"Titik tengah itu yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat, kemudian ada anak kecil, kemudian beberapa hal lain," ujarnya.
Sound Horeg yang Dipakai Thailand di Perbatasan Kamboja (Instagram)