Mundur dari Wapres, Gibran Masih Terima Pensiun Rp20,16 Juta dan Rumah

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas dari negara setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Hak tersebut mencakup pensiun bulanan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudi, hingga biaya kesehatan keluarga.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, hak pensiun dan fasilitas tersebut diberikan kepada mantan Wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Salah satu hak yang diatur adalah pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan gaji pokok Wapres sebesar Rp20,16 juta per bulan, sebagaimana mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok dengan nominal yang sama setiap bulan.

Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri. Negara turut menanggung biaya rumah tangga yang mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wapres beserta keluarganya.

Rumah hingga 1.500 Meter Persegi

Mantan Wapres juga berhak memperoleh satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan mengenai penyediaan rumah tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 dan PMK Nomor 120/PMK.06/2022.

Baca Juga: Gibran Tiba di Istana Wapres Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri

Dalam aturan tersebut, luas tanah rumah kediaman maksimal 1.500 meter persegi apabila berlokasi di DKI Jakarta. Sementara itu, untuk lokasi di luar Jakarta, luas tanah disesuaikan dengan nilai yang setara. Luas bangunan juga dibatasi maksimal 1.500 meter persegi sesuai ketentuan tata ruang.

Pemerintah dapat menyediakan rumah melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah untuk kemudian dibangun rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas lahan pribadi. Penyediaannya dilaksanakan oleh pemerintah melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan anggaran negara.

Selain rumah, Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur penyediaan satu kendaraan milik negara beserta pengemudinya bagi mantan Wapres.

Berhak Memiliki Staf Pribadi

Hak lainnya adalah memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Adapun pembayaran pensiun dan tunjangan, termasuk biaya rumah tangga serta kesehatan, mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat resmi berlaku. Pembayaran tersebut dapat dihentikan apabila mantan Wapres meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Gibran juga meminta pimpinan MPR segera memproses surat tersebut sesuai mekanisme konstitusi.