Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima Gelar Doktor Kehormatan Bidang Hukum Islam dari UIN Ar Raniry, Banda Aceh (Antara)
Ntvnews.id, Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah sepakat mengusut insiden penembakan yang menewaskan seorang warga di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu, 4 November 2026.
Yusril menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Ia memastikan pemerintah akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang terlibat serta menentukan pertanggungjawaban hukum atas kejadian itu.
"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril di Darussalam, Banda Aceh, Kamis, 5 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Keunari, Kabupaten Pidie.
Yusril menegaskan, penyelidikan akan dilakukan untuk mengetahui siapa pihak yang melakukan penembakan dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemerintah juga akan menindaklanjuti kasus ini melalui proses penegakan hukum.
"Kami juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan," katanya.
Menurut Yusril, kejadian tersebut perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah agar penanganan persoalan serupa ke depannya tidak kembali menimbulkan kekerasan, korban luka, maupun korban jiwa.
Baca Juga: TNI AD Jelaskan Kronologi Penembakan Warga di Pidie Aceh
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Yusril juga berencana menemui Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh informasi lebih jelas mengenai insiden tersebut.
"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga sudah bicara dengan Menko Polkam dan mungkin nanti saya juga akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," katanya.
Pemerintah turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta keprihatinan terhadap warga yang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.
"Ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita semua agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," katanya.
Selain mengusut penembakan, Yusril mengajak masyarakat Aceh bersama-sama mencari solusi atas perbedaan pandangan mengenai persoalan bendera daerah tersebut.
Ia menyebutkan bahwa pembahasan mengenai bendera Aceh telah beberapa kali dilakukan bersama Gubernur Aceh, Wakil Gubernur, dan DPR Aceh. Sejumlah persoalan lain, seperti Blang Padang dan dana khusus, juga menjadi bagian dari pembicaraan tersebut.
Menurutnya, persoalan bendera kembali dibahas dalam rapat koordinasi politik dan keamanan pada Senin, 2 November 2026.
"Saya juga sudah berkali-kali sebenarnya melakukan pembicaraan dengan baik dengan gubernur, wakil gubernur dan kemudian juga DPR Aceh membahas masalah bendera, masalah Blang Padang dan dana khusus dan terakhir kemarin masalah ini dibahas dalam rapat Polkam yang diadakan tanggal 2 November yang lalu," katanya.
Baca Juga: TNI AD Tertibkan Bendera Bulan Bintang di Pidie, Situasi Kembali Kondusif
Yusril juga memperoleh informasi bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan penyelesaian persoalan bendera tersebut.
Ia mengaku ingin agar permasalahan itu dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama.
"Saya ingin sekali masalah ini diselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam juga saya bicara agak panjang dengan Yang Mulia Wali Nanggroe membahas antara lain juga masalah bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie," katanya.
Yusril menambahkan, pemerintah pusat tengah mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta mengkaji aspek hukum bersama Menteri Dalam Negeri dan Menko Polkam.
"Kita berharap semoga masalah ini kita segera carikan jalan keluarnya sehingga tercipta perdamaian di Aceh. Itu yang menjadi harapan kita bersama," katanya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diterima pada Kamis, 5 November 2026, aparat TNI dan Polri sebelumnya telah mengupayakan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar Bendera Bulan Bintang tidak dikibarkan.
Namun, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena pihak panitia tetap mempertahankan keputusan untuk mengibarkan bendera tersebut.
Di lokasi berbeda, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
Personel Kodim 0102/Pidie bersama pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) melaksanakan patroli serta komunikasi sosial dengan warga. Kegiatan yang awalnya direncanakan berlangsung di Desa Udeung Poroh kemudian dialihkan ke Makam Abdullah Syafi’i, Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam proses penertiban Bendera Bulan Bintang di Desa Pulo Keunari, situasi dilaporkan memanas setelah terjadi aksi pelemparan batu dan kayu ke arah personel TNI. Sejumlah orang juga disebut membawa senjata tajam.
Baca Juga: Penembakan Saat Perayaan Halloween di AS Renggut 75 Nyawa
Personel TNI telah berupaya meredakan situasi dan membubarkan massa dengan menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara. Namun, menurut keterangan TNI AD, tindakan anarkis terus berlangsung hingga keselamatan personel terancam.
Petugas kemudian melakukan langkah pengamanan secara bertahap dengan melepaskan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, yang dilanjutkan dengan penggunaan munisi karet.
Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang dari lokasi kegiatan. TNI AD menyebut penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan data yang disampaikan TNI AD, peristiwa itu mengakibatkan 14 warga menjadi korban. Satu orang meninggal dunia, sedangkan 13 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI turut mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.
Warga yang meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza, berasal dari Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazahnya dimakamkan pada Kamis, 5 November 2026, pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
TNI AD menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya warga dalam kejadian tersebut serta berharap seluruh korban luka dapat segera pulih.
Selain itu, TNI AD menyatakan terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengikuti perkembangan situasi dan menjaga kondisi keamanan wilayah tetap terkendali.
Dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, TNI AD menyatakan tetap mengutamakan pendekatan persuasif, komunikasi sosial, serta kerja sama dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
TNI AD juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan personel di lapangan harus berjalan secara profesional, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tetap mempertimbangkan keselamatan masyarakat maupun petugas.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
