Saudi Gandeng Pakistan dan Turki Hadapi Ancaman Houthi,

Ntvnews.id, Riyadh - Arab Saudi mulai mengaktifkan kerja sama pertahanan bersama Pakistan dan Turki di tengah meningkatnya konflik dengan kelompok Houthi di Yaman. Ketiga negara sebelumnya menyepakati Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah atau Mecca Joint Defense Agreement yang mengatur bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh pihak.

Dilansir dari DW, Sabtu, 10 Oktober 2026, Kesepakatan tersebut ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 7 Agustus 2026.

Meski konflik antara Arab Saudi dan Houthi terus berlanjut, Pakistan dan Turki belum terlibat langsung dalam operasi tempur bersama Riyadh. Kedua negara sebelumnya menyebut struktur komando dan mekanisme operasional aliansi masih dalam tahap penyusunan.

Perkembangan baru terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026, ketika para menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan petinggi militer dari ketiga negara menggelar pertemuan darurat di Riyadh. Dalam pertemuan itu, Pakistan dan Turki menyatakan akan segera merealisasikan komitmen pertahanan bersama.

Implementasi tersebut mencakup penyediaan personel dan kemampuan militer, serta mekanisme pengerahan pasukan secara cepat untuk membantu Arab Saudi. Pertemuan itu juga menetapkan mantan letnan jenderal Pakistan, Nauman Mahmood, sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi untuk masa jabatan tiga tahun.

Baca Juga: Arab Saudi Kecam Serangan Houthi yang Picu Eskalasi Konflik

Peneliti senior bidang keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI), Burcu Ozcelik, menilai kerja sama tersebut menjadi ujian penting bagi aliansi pertahanan ketiga negara.

"Turki dan Pakistan tentu akan berupaya memperkuat posisi Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi ancaman Houthi dan menunjukkan bahwa Perjanjian Makkah mampu melewati tantangan nyata pertamanya dan menjadi aliansi yang mengubah dinamika ini semua," kata Ozcelik.

Meski demikian, ia menyoroti belum adanya keterbukaan mengenai bentuk pengerahan militer dan cakupan operasi yang akan dijalankan.

"Namun, di dalam pakta tersebut secara operasional belum dipublikasikan detail terkait pengerahan pasukan yang dikerahkan dan cakupan misinya," ujar Ozcelik. Ia menambahkan, kerahasiaan semacam itu lazim ditemukan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan operasi militer sensitif.

Berdasarkan pemeringkatan Global Firepower 2026, ketiga negara secara gabungan memiliki sekitar 1,4 juta personel militer aktif, 3.400 pesawat militer, 6.000 tank, dan lebih dari 340 aset angkatan laut.

Di tengah pembentukan kerja sama tersebut, ancaman keamanan terhadap Arab Saudi masih berlangsung. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, militer Saudi kembali mencegat rudal balistik di wilayah utara Riyadh.

Pada pekan yang sama, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh melancarkan operasi besar untuk merebut kembali wilayah pesisir Laut Merah, terutama di sekitar Selat Bab el-Mandeb dan Kota Mokha. Arab Saudi turut memberikan dukungan melalui serangan udara.

Turki Masih Mengedepankan Jalur Diplomasi

Hingga kini, Turki belum menjelaskan secara terperinci bentuk keterlibatan militernya dalam aliansi tersebut. Sebagai anggota NATO, keputusan Ankara untuk terlibat dalam operasi militer juga berpotensi membawa konsekuensi lebih luas bagi hubungan keamanan internasional.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pembahasan dalam pertemuan di Riyadh tidak hanya berfokus pada pilihan militer, tetapi juga upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

"Kami juga mendiskusikan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui dialog."

Kesepakatan pertahanan dengan Arab Saudi dan Pakistan turut menuai kritik dari kalangan oposisi di Turki. Mereka mempertanyakan dasar hukum penerapan perjanjian tersebut karena persetujuan Majelis Nasional Agung Turki belum diperoleh, meskipun konstitusi negara itu pada umumnya mensyaratkan persetujuan parlemen untuk perjanjian internasional.

Namik Tan, anggota parlemen dari Istanbul yang berasal dari partai sosial demokrat Yeni Parti sekaligus mantan duta besar Turki untuk Israel dan Amerika Serikat, mempertanyakan proses pemberlakuan kesepakatan itu.

"Bagaimana mungkin perjanjian pertahanan bersama Makkah tersebut dapat berlaku dan dijalankan tanpa terlebih dahulu diajukan kepada parlemen Turki untuk mendapatkan persetujuan?"

Peringatan juga disampaikan mantan laksamana Turki, Yani Bagcioglu. Ia menilai keterlibatan militer dapat meningkatkan risiko bagi personel maupun kepentingan komersial Turki.

"Kita tidak boleh mengabaikan risiko bahwa pasukan Turki dan kapal-kapal komersial yang terkait dengan Turki bisa menjadi sasaran serangan Houthi."

Pakistan Menghadapi Dilema Hubungan dengan Iran

Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan. (Antara)

Bagi Pakistan, kerja sama tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama karena kelompok Houthi mendapat dukungan dari Iran. Islamabad perlu mempertimbangkan dampak keterlibatannya terhadap hubungan dengan Teheran serta perannya dalam upaya diplomasi regional.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan kepada Geo News pada Senin (5/10/2026) bahwa Pakistan dan Turki akan bertindak sebagai pihak pendukung. Menurutnya, kedua negara dapat mengerahkan personel untuk pengintaian dan tugas pendukung lainnya, sedangkan operasi tempur tetap dijalankan pasukan Arab Saudi.

Analis keamanan independen Pakistan, Imtiaz Gul, menyebut bantuan militer Islamabad kepada Riyadh bukanlah hal baru dan telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Kontribusi Pakistan dalam pertahanan Arab Saudi bukanlah hal baru. Mekanisme seperti ini sudah berlangsung selama enam dekade."

Namun, Gul menilai keterlibatan dalam konflik melawan Houthi berbeda dari kerja sama pertahanan sebelumnya karena kelompok tersebut berkaitan erat dengan kepentingan regional Iran. Dukungan langsung Pakistan terhadap Arab Saudi berisiko mengganggu hubungan Islamabad dengan Teheran sekaligus memengaruhi posisi Pakistan sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Situasi itu semakin rumit karena Arab Saudi merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, sedangkan Houthi didukung Iran.

Sementara itu, analis konflik Yaman yang berbasis di Washington, Hisham Al-Omeisy, mengatakan kepada DW bahwa salah satu narasi utama Houthi selama bertahun-tahun adalah perlawanan terhadap pihak asing yang mereka anggap sebagai musuh.

Menurut Al-Omeisy, pengerahan pasukan asing ke wilayah Yaman justru berpotensi memperkuat dukungan terhadap Houthi. Kehadiran tersebut, katanya, dapat menjadi bahan propaganda kelompok itu untuk menggalang dukungan dan merekrut anggota baru, sekaligus meningkatkan risiko bagi negara-negara yang mengirimkan pasukannya.