Ribuan Pelajar Prancis Blokade Sekolah, Tuntut Apa?

Ntvnews.id,Paris - Aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan pelajar terjadi di Prancis dalam sepekan terakhir. Demonstrasi tersebut berlangsung di sedikitnya 1.200 sekolah dan memicu ketegangan di sejumlah wilayah.

Dilansir dari AFP, Senin, 5 Oktober 2026, Para pelajar turun ke jalan dan melakukan aksi blokade di pintu masuk sekolah. Di beberapa kota, demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat keamanan hingga polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Pemerintah Prancis menyatakan sejumlah keluhan yang disampaikan pelajar dapat dipahami. Namun, pemerintah menegaskan tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Pemerintah juga menuding kelompok kiri garis keras memanfaatkan aksi para pelajar di berbagai wilayah.

Di sisi lain, aparat kepolisian mendapat kritik karena dianggap menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap demonstran yang sebagian besar masih berusia 14 hingga 18 tahun.

Baca Juga: Gol Michael Olise Bawa Timnas Prancis Menang 1-0 atas Belgia

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat lebih dari 5.000 orang telah ditangkap sejak rangkaian demonstrasi dimulai pada Senin. Sementara itu, Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray menyebut sekitar 735 institusi pendidikan terdampak aksi tersebut.

Serikat pelajar menyatakan demonstrasi lanjutan dalam skala besar akan kembali digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Tuntutan Pelajar

Aksi protes yang berpusat di sekolah lycee atau setara SMA tersebut dipicu oleh keresahan terhadap berbagai persoalan dalam sistem pendidikan menengah Prancis.

Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah kekurangan guru serta tenaga pendukung di sekolah-sekolah.

Kementerian Pendidikan Prancis mencatat hampir 10 persen jam pelajaran di sekolah menengah negeri tidak terlaksana selama tahun ajaran 2024-2025.

Mengutip TIME, sekitar 7,5 persen dari jam pelajaran yang hilang terjadi karena sekolah tidak berhasil mendapatkan guru pengganti.

"Sekolah kami saat ini lumpuh karena kekurangan sumber daya dan guru, serta kurangnya meja," kata seorang siswa kepada AFP.

"Kami tidak memiliki perawat maupun pengawas, dan yang mereka lakukan untuk kami hanya mengambil ponsel kami."

Ilustrasi masyarakat Prancis alami gelombang panas (Antara)

Selain persoalan tenaga pengajar, para pelajar juga memprotes keterbatasan anggaran dan fasilitas serta kondisi infrastruktur sekolah yang dinilai buruk.

"Kami satu kelas berisi 35 orang, dan kami tidak memiliki cukup kursi di ruang kelas," kata seorang siswa berusia 15 tahun yang ikut demo kepada Reuters di Pantin, pinggiran Paris.

Keluhan serupa disampaikan pelajar lainnya terkait kondisi ruang belajar, terutama ketika suhu meningkat pada musim panas.

"Dalam satu kelas ada 35 orang. Ketika suhu mencapai 35 derajat Celsius pada musim panas, rasanya tidak tertahankan. Toilet tidak cukup, dan di beberapa ruang kelas terjadi kebocoran air," kata seorang siswa berusia 17 tahun peserta demo lainnya kepada AFP dalam aksi protes di Strasbourg, Prancis timur laut.

"Gedung sekolah sudah rusak, kantinnya terlalu kecil. Tidak ada anggaran, tidak ada sumber daya, dan jumlah pengawas juga tidak cukup."

Keterbatasan fasilitas untuk menghadapi suhu panas di lingkungan sekolah juga menjadi perhatian peserta demonstrasi.

"Kami juga memprotes kondisi sekolah saat gelombang panas," kata siswa berusia 19 tahun tersebut kepada The Guardian.

"Anak-anak muda hanya ingin belajar dalam kondisi yang layak. Negara Prancis tampaknya terkejut melihat hasil pendidikan yang semakin memburuk, tetapi mereka tidak melakukan apa pun untuk mengatasinya."

Para demonstran juga menyuarakan keberatan terhadap sistem pendaftaran universitas secara daring, Parcoursup. Sistem tersebut dinilai menimbulkan tekanan serta meningkatkan ketidakpercayaan sebagian pelajar terhadap sistem pendidikan Prancis.

Meski demikian, tuntutan dalam demonstrasi tidak sepenuhnya sama di setiap wilayah. Masing-masing daerah memiliki persoalan dan tuntutan yang berbeda.

Menteri Pendidikan Édouard Geffray mengatakan perbedaan tuntutan tersebut menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mencari akar persoalan yang memicu demonstrasi.

"Salah satu kesulitan dalam gerakan ini adalah tidak adanya tuntutan nasional. Semuanya bermula dari tuntutan-tuntutan lokal," kata Geffray pada Jumat.