6 Program Prioritas Komjen Suyudi untuk Transformasi Polri

Ntvnews.id, Jakarta - Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas dalam agenda transformasi Polri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.

Program pertama yang disampaikan Komjen Suyudi berkaitan dengan penguatan kelembagaan. Ia mengatakan struktur Mabes Polri akan diarahkan agar lebih strategis dan ramping, sementara Polda diperkuat menjadi institusi yang profesional dan suportif. Pada tingkat Polres, penguatan dilakukan sebagai satuan operasional dasar, sedangkan Polsek diarahkan agar semakin tangguh dan dekat dengan masyarakat.

"Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan," kata Komjen Suyudi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Program kedua menyasar pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sistem rekrutmen. Menurut Komjen Suyudi, pembenahan akan dilakukan terhadap seluruh tahapan pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan, penerimaan, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, hingga masa purna tugas.

Baca Juga: Komjen Suyudi Sebut Kritik Publik Dapat Jadi Alarm Pembenahan Polri

Ia menekankan bahwa prinsip meritokrasi dan rekam jejak integritas harus menjadi landasan dalam setiap penugasan. Karena itu, Komjen Suyudi menyatakan tidak boleh ada praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship dalam proses tersebut.

"Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten," katanya.

Fokus ketiga adalah penguatan pelayanan publik. Komjen Suyudi ingin pelayanan kepolisian tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.

Ia juga menilai struktur internal Polri tidak seharusnya menjadi beban bagi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital perlu diperkuat untuk mempersempit peluang terjadinya pungutan liar (pungli), sekaligus memastikan Polri dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Siap Jadi Kapolri, Komjen Suyudi Beberkan Fokus 100 Hari Pertama Kerja

Agenda keempat berupa penguatan penegakan hukum. Komjen Suyudi mengatakan indikator keberhasilan penegakan hukum perlu diarahkan dari sekadar jumlah perkara yang ditangani menjadi kualitas penyelesaian perkara yang tepat, sah, berbasis bukti, memberikan kepastian, serta menjunjung keadilan.

Selanjutnya, agenda kelima adalah memperkuat sistem pengawasan. Komjen Suyudi menginginkan pola pengawasan yang sebelumnya lebih reaktif diubah menjadi pendekatan berbasis risiko. Ia juga menekankan pentingnya setiap pengaduan memiliki jejak penanggung jawab yang jelas.

"Perlindungan pelapor dan hasil, temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan berulang," katanya.

Adapun agenda keenam berkaitan dengan penguatan akuntabilitas anggaran. Komjen Suyudi mengatakan keberhasilan penggunaan anggaran tidak semestinya hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Perencanaan bottom-up berbasis kebutuhan riil, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan," kata dia.

Enam agenda tersebut menjadi bagian dari paparan Komjen Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.

(Sumber: Antara)