Temui Prabowo, Gus Irfan Ungkap Skema BPIH Disiapkan 52:48

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan hasil pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Gus Irfan mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hasil pembahasan dengan Komisi VIII DPR mengenai BPIH kepada Presiden.

"Kami, saya dan Pak Wamen, bahasanya diterima oleh Presiden. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, kami menyampaikan hasil hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII DPR tentang BPIH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," kata Gus Irfan usai bertemu Prabowo.

Menurut Gus Irfan, terdapat sejumlah perubahan dalam komponen biaya haji akibat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak terhadap kondisi ekonomi.

"Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," ujarnya.

Baca Juga: Menkes Bakal Perbaiki Keuangan BPJS Kesehatan Usai Dapat Suntikan Rp20 Triliun

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah bersama pihak terkait tengah menyiapkan sejumlah formulasi agar perubahan angka BPIH tidak memberikan beban terlalu besar kepada jemaah.

"Karena itu, kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar," kata Gus Irfan.

Salah satu formulasi yang dibahas yakni komposisi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah dan nilai manfaat.

"Salah satunya adalah bahwa komposisi antara Bipih, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali," ujarnya.

Gus Irfan menyebut Presiden Prabowo menyarankan komposisi Bipih dan nilai manfaat berada pada perbandingan 52 banding 48.

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," kata Gus Irfan.

Selain membahas BPIH, Gus Irfan mengatakan Prabowo memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah membersihkan ekosistem haji dan umrah dari berbagai pelanggaran, kecurangan, hingga praktik kartel yang berpotensi merugikan calon jemaah.

"Yang kedua, beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujarnya.

Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah meluncurkan hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah sebagai salah satu upaya menindak berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

"Seperti kita ketahui kita beberapa minggu lalu kita me-launching hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah, dan beliau sangat mengapresiasinya," kata Gus Irfan.

Gus Irfan berharap dukungan Presiden tersebut semakin memperkuat langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan ekosistem haji dan umrah agar calon jemaah tidak dirugikan.

"Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah supaya jemaah tidak dirugikan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan pesan Presiden untuk memberantas praktik kartel dan mafia dalam penyelenggaraan haji maupun umrah.

"istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," kata Gus Irfan.