Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir Indonesia.
Arahan tersebut diberikan untuk mencegah penyelundupan berbagai barang ilegal dan terlarang, termasuk narkoba, balpres, serta barang lainnya yang masuk melalui jalur perbatasan maupun laut.
Djaka mengungkapkan hal tersebut setelah memenuhi panggilan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026. Menurutnya, arahan Presiden berfokus pada penguatan pengawasan di sepanjang kawasan perbatasan dan pesisir.
“Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja,” ujar Djaka.
Djaka menjelaskan, peningkatan pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal maupun berbagai komoditas yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum.
“Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang,” katanya.
Ia menyebut narkoba dan balpres sebagai beberapa jenis barang yang menjadi perhatian dalam upaya memperketat pengawasan di wilayah perbatasan.
Baca Juga: Jasad Awak Kapal yang Ditumpangi 5 Jurnalis Ditemukan?
“Ya narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang ya,” ujar Djaka.
Untuk menjalankan arahan Presiden, Bea dan Cukai akan meningkatkan dukungan operasional di lapangan. Langkah tersebut dilakukan antara lain dengan menambah peralatan serta memperkuat satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan pengawasan di kawasan perbatasan dan pesisir.
“Ya strateginya ya pasti nambah, nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat, itu saja,” katanya.
Djaka juga menyampaikan penguatan pengawasan di jalur laut, khususnya kawasan Selat Malaka. Menurutnya, Bea dan Cukai memiliki pangkalan sarana operasi serta lebih dari 100 kapal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan.
“Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan, akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada, ya,” ujarnya.
Djaka mengatakan seluruh sarana yang tersedia akan diberdayakan untuk memperkuat pengawasan. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Dari sisi pembiayaan, Djaka menyebut Bea dan Cukai telah mendapatkan tambahan anggaran. Dana tersebut akan mendukung kebutuhan peralatan maupun kegiatan operasional dalam memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir.
“Ya kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di badan anggaran. Ya. Oke,” pungkas Djaka.
Dengan tambahan anggaran dan penguatan sarana operasional, Bea dan Cukai akan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik perbatasan dan pesisir yang menjadi jalur masuk barang ilegal maupun barang terlarang ke Indonesia.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi (Istimewa)