Prabowo Minta Kapolri Usut Unsur Pidana dalam Kasus Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengerahkan jajarannya secara maksimal untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan perusahaan di Sumatera dan Kalimantan.

Prabowo menilai pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha saja belum tentu cukup untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.

"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla yang berlangsung secara hybrid di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Presiden mendapatkan laporan terbaru terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan. Pemerintah juga membahas sejumlah langkah mitigasi yang akan dilakukan dalam satu setengah bulan mendatang karena periode tersebut masih diperkirakan memiliki potensi kerawanan karhutla.

Baca Juga: Terkait Karhutla, Izin 26 Perusahaan Dibekukan Kemenhut

Tak Ada Toleransi bagi Pelaku

Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.

Selain mencabut izin usaha apabila kesalahannya telah jelas, Presiden meminta proses penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran pidana tetap dilakukan.

"Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," ujar Presiden.

Setelah menyampaikan instruksi kepada Kapolri, Prabowo juga meminta seluruh jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan. Hal itu berkaitan dengan perkiraan kondisi karhutla yang masih rawan hingga sekitar satu setengah bulan ke depan.

"Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh," kata Prabowo.

Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara, baik secara langsung maupun melalui video conference. Mereka antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto.

Baca Juga: Wamen Diaz Hendropriyono Bakal Segel 4 Perusahaan di Kaltim yang Terlibat Karhutla

Selain itu, turut mengikuti rapat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Sumber: Antara)