Usulan Tarik Pasukan AS dari Asia Picu Kekhawatiran

Ntvnews.id, Jakarta - Sebuah studi yang diterbitkan lembaga riset kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengusulkan pengurangan besar-besaran kehadiran militer AS di kawasan Pasifik Barat, termasuk wilayah sekitar Jepang, Taiwan, dan Filipina. Gagasan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara yang selama ini menjadi sekutu Washington di Indo-Pasifik.

Laporan itu disusun Jennifer Kavanagh, peneliti senior sekaligus direktur analisis militer di Defense Priorities Foundation. Dalam kajiannya, Kavanagh berpendapat AS perlu "mempersempit komitmen pertahanannya di kawasan tersebut", termasuk dengan mengakhiri sejumlah aliansi pertahanan bersama Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Filipina.

Dilansir dari DW, Kamis, 17 September 2026, menurut Kavanagh, Washington seharusnya memprioritaskan perlindungan wilayah AS serta memastikan akses terhadap pasar ekonomi dan jalur perdagangan strategis. Atas dasar itu, ia mengusulkan pengurangan kehadiran pasukan AS di kawasan yang dikenal sebagai "rantai pulau pertama", yang membentang dari Okinawa di Jepang bagian selatan, Taiwan, hingga Filipina.

Kavanagh kemudian menyarankan agar sebagian pasukan AS dipindahkan ke "rantai pulau kedua". Wilayah tersebut membentang dari Jepang bagian timur menuju Kepulauan Mariana Utara, Guam, Palau, hingga Papua Nugini.

Menurut laporan tersebut, menempatkan pasukan lebih jauh dari garis depan akan membuat pertahanan mereka relatif lebih mudah sekaligus "mengurangi risiko terjadinya perang besar dengan China."

Dampak Paling Terasa di Taiwan

Apabila usulan tersebut diterapkan, Taiwan diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menyatakan keinginan untuk menyatukannya dengan China daratan.

Kavanagh mencatat bahwa Washington tidak memiliki komitmen formal untuk memberikan bantuan militer kepada Taiwan apabila terjadi serangan dari China. Ia juga memperingatkan bahwa konflik bersenjata "akan menimbulkan biaya yang sangat besar bagi Amerika Serikat, jauh melampaui manfaat apa pun yang mungkin diperoleh."

"Dengan perhitungan biaya dan manfaat yang timpang seperti ini, perubahan komitmen AS terhadap Taiwan tampak bijaksana," ujarnya.

"Amerika Serikat seharusnya beralih dari ambiguitas strategis menuju kebijakan non-intervensi yang jelas apabila terjadi konfrontasi militer terkait Taiwan." sambungnya.

Sejumlah negara yang disebut dalam laporan tersebut belum memberikan tanggapan resmi mengenai usulan Defense Priorities Foundation. Namun, William Yang, analis keamanan berbasis Taiwan dari International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa kesimpulan dalam laporan tersebut akan mengejutkan banyak pihak.

Baca Juga: Belanda Pindahkan 86 Ton Cadangan Emas dari Amerika ke London, Ada Apa?

Yang menyebut kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari posisi Defense Priorities Foundation yang dikenal memiliki pandangan isolasionis mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan. Pendekatan tersebut mengutamakan kepentingan domestik serta mengurangi keterlibatan dalam berbagai urusan internasional.

Lembaga tersebut juga disebut memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat senior di Gedung Putih.

Penarikan Pasukan Dinilai Dapat Menguntungkan China

Yang mengatakan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa kesempatan mengancam akan menarik pasukan dari negara-negara sekutu di Eropa maupun Asia apabila tuntutan Washington mengenai kontribusi pembayaran yang lebih besar atau konsesi lainnya tidak dipenuhi.

"Ini merupakan langkah menuju agenda pembatasan yang sangat ekstrem dan tampak sangat mengakomodasi China," kata Yang.

Meski belum terdapat tanda bahwa Gedung Putih akan mengadopsi rekomendasi Defense Priorities Foundation, Yang menilai gagasan tersebut memiliki kesamaan dengan sejumlah prinsip isolasionis dan transaksional yang berkembang dalam pemerintahan AS saat ini.

Menurutnya, apabila rencana tersebut memperoleh dukungan Trump, dampaknya terhadap hubungan AS dengan sekutu dan dinamika keamanan kawasan akan setara dengan "gempa bumi politik."

Laporan tersebut muncul ketika kekhawatiran mengenai ketahanan komitmen keamanan AS di Asia terus meningkat. Perhatian khusus tertuju pada ketegangan di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan.

Kavanagh menilai tingkat ancaman tersebut tidak sebesar yang selama ini dikhawatirkan. Namun, sejumlah analis memperkirakan berkurangnya keterlibatan AS di kawasan dapat memberikan ruang lebih besar bagi China untuk meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan.

Di sisi lain, Korea Utara yang memiliki senjata nuklir juga berpotensi meningkatkan tuntutannya terhadap Korea Selatan. Perubahan keseimbangan keamanan tersebut dapat mendorong negara-negara di Pasifik Barat meningkatkan anggaran pertahanan dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap upaya non-proliferasi nuklir di kawasan.

AS Berisiko Kehilangan Pengaruh Geopolitik

Dalam laporannya, Kavanagh berupaya menjawab kekhawatiran mengenai dampak penarikan pasukan AS. Ia menyimpulkan bahwa "upaya China untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan tidak akan mudah, ancaman terhadap wilayah Amerika Serikat dari Asia relatif terbatas, dan kepentingan ekonomi AS kecil kemungkinannya menghadapi gangguan besar."

Garren Mulloy, profesor hubungan internasional di Daito Bunka University sekaligus pakar isu militer, menilai studi tersebut sebagai "versi paling matang dari argumen yang selama bertahun-tahun disampaikan Trump dan orang-orang di sekitarnya: bahwa prioritas AS adalah mempertahankan wilayahnya sendiri, sementara biaya untuk misi di luar negeri dianggap tidak perlu."

"Menurut saya, pandangan ini hanya melihat biayanya, tetapi mengabaikan manfaatnya," kata Mulloy.

Ia menilai terdapat sejumlah persoalan dalam gagasan penarikan tersebut. Menurut Mulloy, berkurangnya kehadiran AS dapat menciptakan kekosongan pengaruh yang berpeluang diisi China dan, dalam skala lebih terbatas, Rusia.

Kondisi itu juga dapat mengurangi pengaruh Washington dalam dinamika geopolitik kawasan, termasuk ketika negara-negara membentuk norma, standar, dan aturan internasional.

"Apakah ini layak dilakukan demi menghemat uang yang kemudian akan dibagikan Trump melalui pemotongan pajak atau janji politik menjelang pemilu?" tanya Mulloy. Ia merujuk pada janji presiden untuk memberikan 5.000 dolar AS atau sekitar Rp88 juta kepada setiap warga dewasa AS jika partainya memenangkan pemilu sela Kongres pada November mendatang.

"Ini adalah bentuk pandangan jangka pendek paling ekstrem yang menghantui para diplomat di seluruh dunia," tambahnya.

Ilustrasi - Bendera Amerika Serikat. (Antara)

Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul milik Troy University, menyampaikan kekhawatiran yang sama. Ia menyebut rencana tersebut "cacat dan tidak realistis."

"Seluruh premis laporan ini sangat berbeda dengan cara keamanan internasional kolektif dan kooperatif yang dijalankan selama puluhan tahun," kata Pinkston.

"Kelompok ini memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda. Kita jadi bertanya-tanya apakah mereka benar-benar hanya mengusulkan untuk memindahkan pasukan ke rantai pulau kedua, atau justru menarik diri sepenuhnya hingga ke daratan Amerika," lanjut Pinkston.

Kekhawatiran terhadap Menguatnya Pengaruh China

Pinkston mengatakan kelompok isolasionis di AS memandang NATO dan berbagai negara sekutu Amerika "semata-mata sebagai beban dan biaya". Menurutnya, pandangan tersebut "terlalu menyederhanakan masalah."

Jika Washington mengurangi atau mengakhiri keterlibatan dalam aliansi keamanan di Indo-Pasifik, AS dinilai menghadapi risiko terhadap hubungan perdagangan sekaligus kehilangan sebagian pengaruhnya dalam menangani berbagai "isu kompleks".

Persoalan tersebut meliputi pemberantasan pembajakan, penegakan sanksi internasional, penanganan kejahatan siber dan spionase, pemberantasan penyelundupan, perubahan iklim, perikanan, kejahatan keuangan lintas negara, serta sejumlah isu lainnya.

"Naif jika percaya bahwa China akan bersikap murah hati apabila AS mundur, dan akan bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain dalam hal supremasi hukum, penyelesaian damai sengketa wilayah, atau hak asasi manusia," ungkap Pinkston.