DPR Minta BPS Segera Beresin Kekacauan Desil, Kasih Waktu 2 Minggu

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Sep 2026, 15:34
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Anggota DPR Lalu Hadrian Irfani Anggota DPR Lalu Hadrian Irfani (ANTARA)

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta persoalan kekacauan desil segera diperbaiki oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Komisi X DPR RI memberi waktu hingga dua minggu.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, pihaknya memberikan catatan kepada BPS terkait peningkatan akurasi dan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana salah satunya yakni permasalahan desil.

"Kami memberikan catatan bahwa BPS RI perlu meningkatkan akurasi dan kualitas DTSEN secara berkelanjutan sebagai basis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, terutama kebijakan yang menggunakan klasifikasi desil sebagai dasar penetapan sasaran dan penerima manfaat program, termasuk program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial," ujar Lalu saat rapat dengan BPS, dikutip Jumat, 4 September 2026.

Dalam rapat, disepakati bahwa BPS akan memperbaiki data desil yang memicu polemik di masyarakat. Perbaikan meliputi mencakup data pendidikan yang berkaitan dengan penentuan penerima beasiswa.

Bahkan, DPR memberikan waktu maksimal dua minggu untuk menyelesaikan permasalahan desil tersebut.

"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS," kata Lalu.

Bukan cuma itu, DPR juga meminta BPS menjelaskan kepada masyarakat terkait sumber daya yang digunakan dalam menentukan desil. Lalu bagi masyarakat yang mengajukan sanggah desil karena ketidaksesuaian data, dia meminta BPS merespons cepat dengan mengubah dalam waktu singkat.

Ini karena perubahan desil yang lama berdampak besar bagi sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

"Karena banyak kebutuhan masyarakat kita yang tentunya berhubungan dengan desil seperti bantuan-bantuan yang seharusnya diterima, tetapi karena desilnya bermasalah akhirnya tidak diterima. Nah, ini butuh proses waktu yang cepat, tidak perlu berlama-lama dan BPS sudah setuju," tandas Lalu.

x|close