Survei Poltracking: TNI Jadi Institusi Paling Dipercaya Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengukuhkan posisinya sebagai institusi negara yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Founder Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, memaparkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai angka 58,2 persen, menempatkannya di urutan teratas dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya.

"Terkait kepercayaan lembaga negara, TNI masih 58,2 persen menempati posisi teratas sebagai institusi yang paling dipercaya oleh publik," ujar Hanta Yuda dalam pemaparannya, 31 Agustus 2026.

Hanta menjelaskan bahwa tren ini tidak banyak berubah dari periode-periode survei sebelumnya. Di bawah TNI, menyusul lembaga kepresidenan yang menempati peringkat kedua. Sementara itu, posisi terendah masih diduduki oleh partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita perhatikan, dari atas TNI masih di atas, lembaga kepresidenan, sampai partai politik dan DPR masih di bawah, persis seperti survei-survei sebelumnya," lanjutnya.

Tak hanya dari sisi kepercayaan, TNI juga memimpin dalam aspek tingkat kepuasan publik. Hanta menyebutkan bahwa pola urutan kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara identik dengan urutan tingkat kepercayaan mereka.

"Kepuasan tertinggi masih di TNI, kemudian lembaga kepresidenan, dan seterusnya. Yang di bawah masih di lembaga legislatif kita," jelas Hanta.

Meskipun institusi pertahanan mendapat rapor hijau, Poltracking mencatat adanya tantangan serius pada sektor penegakan hukum dan demokrasi politik. Berdasarkan data survei, persepsi negatif publik terhadap penegakan hukum sedikit lebih tinggi dibandingkan persepsi positif.

Hanta mengungkapkan, responden yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik berada di angka 44 persen. Namun, angka tersebut kalah tipis oleh responden yang menyatakan 'tidak baik' yakni sebesar 46,6 persen.

"Di sini penegakan hukum mengatakan baik 44 persen, yang tidak baik lebih tinggi sedikit 46,6 persen," ungkapnya.