Survei Poltracking: Kebebasan Berpendapat di Indonesia Berada di Angka 62,2 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei menunjukkan dinamika persepsi publik yang kontras antara aspek demokrasi dan penegakan hukum di awal periode pemerintahan baru ini.

Founder Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengungkapkan bahwa sektor kebebasan sipil mendapatkan rapor positif dari masyarakat. Data menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kebebasan berpendapat berada di angka 62,2%, sementara kebebasan pers tercatat sebesar 60,2%.

"Publik memberikan penilaian positif pada aspek kebebasan berpendapat dan pers, yang masing-masing berada di atas 60%. Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu juga tercatat cukup baik di angka 63,8%," ujar Hanta Yuda dalam paparan surveinya, 31 Agustus 2026.

Secara keseluruhan, kinerja demokrasi di Indonesia dinilai publik berada pada angka 59,7% atau relatif menyentuh angka 60%.

Namun, optimisme di bidang demokrasi tidak sejalan dengan persepsi publik pada sektor hukum. Poltracking mencatat angka ketidakpuasan yang cukup signifikan dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan data survei, hanya 44% responden yang menilai penegakan hukum sudah baik, sementara 46,6% menilai tidak baik. Angka yang hampir serupa muncul pada aspek pemberantasan korupsi yang hanya meraih angka 46%.

"Di sini penegakan hukum mengatakan baik 44%, yang tidak baik lebih tinggi sedikit 46,6%. Pemberantasan korupsi juga cuma 46%," jelas Hanta.

Dalam hal kepercayaan terhadap lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih kokoh di posisi teratas sebagai institusi yang paling dipercaya sekaligus paling memuaskan bagi publik. Posisi kedua ditempati oleh lembaga Kepresidenan.

Sebaliknya, lembaga legislatif dan partai politik masih harus berpuas diri di posisi terbawah dalam tangga kepercayaan publik.

"Kepercayaan kepada lembaga negara, TNI masih di atas, diikuti lembaga Kepresidenan. Sementara partai politik dan DPR masih di bawah, persis seperti survei-survei sebelumnya," tambahnya.

Hanta menekankan pentingnya evaluasi bagi lembaga legislatif. Menurutnya, DPR perlu memperkuat fungsi artikulasi dan agregasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat agar tingkat kepuasan publik dapat meningkat.

"Ini menjadi catatan masukan buat DPR kita. Perlu adanya saluran aspirasi dan keterwakilan kepentingan publik yang harus diperjuangkan oleh partai politik melalui DPR sebagai fungsi artikulasi kepentingan publik tentunya," tutup Hanta.