Bertemu Prabowo di Istana, Panglima Jilah Bantah Peladang Adat Picu Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, membantah anggapan bahwa aktivitas berladang masyarakat adat menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Panglima Jilah menjelaskan masyarakat adat tidak membuka lahan gambut untuk menanam padi. Menurutnya, aktivitas berladang dilakukan di kawasan lahan mineral dengan menerapkan kearifan lokal serta pengawasan yang ketat.

"Di Kalimantan Barat itu Karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral," kata Panglima Jilah kepada awak media di Istana.

Ia menilai tudingan terhadap peladang muncul karena masih banyak pihak yang belum memahami pola pertanian serta kehidupan masyarakat adat di Kalimantan.

"Akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya. Tetapi bukan. Orang berladang ndak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu aja logikanya," ujar dia.

Baca Juga: BRIN Dorong Komersialisasi Rumah Modular Tahan Gempa

Menurut Panglima Jilah, tradisi berladang masyarakat adat sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum perusahaan perkebunan berskala besar berkembang di Kalimantan.

Dalam praktiknya, masyarakat adat juga melakukan pengawasan selama proses pembukaan lahan menggunakan api. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan api tetap terkendali dan tidak menjalar ke kawasan hutan.

"Ya kita masyarakat adat itu memang selalu monitoring Pak. Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar, di situ lah kita yang akan monitoring-nya. Dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan. Sebelum adanya perkebunan ya, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan," jelasnya.

Ia menambahkan, ketentuan yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar seharusnya ditujukan kepada aktivitas perkebunan yang dilakukan korporasi, bukan praktik berladang masyarakat adat yang mengikuti kearifan lokal.

Panglima Jilah juga menyebut Presiden Prabowo memberikan dukungan terhadap keberadaan masyarakat adat dan peladang.

"Itu khusus untuk perkebunan saja. Kalau kearifan lokal tidak," tuturnya sembari menambahkan, "Beliau mendukung masyarakat adat. Peladang didukung."

Untuk mencegah kebakaran meluas, masyarakat adat terus melakukan edukasi melalui para tokoh adat. Sosialisasi tersebut bertujuan agar proses pembukaan lahan tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Begitu dia. Kita menjaga," kata Panglima Jilah.

Terkait informasi mengenai adanya peladang adat yang ditindak secara hukum, Panglima Jilah menduga kemungkinan terjadi kesalahan identifikasi oleh aparat di lapangan. Ia mengatakan pihaknya akan membantu memastikan apakah mereka benar-benar merupakan peladang atau justru menjalankan aktivitas perkebunan.

"Kemungkinan ada, tapi kemungkinan salah tangkap. Mungkin ada yang berladang mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi," ungkapnya.

Di luar persoalan aktivitas berladang, Panglima Jilah mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani karhutla di Kalimantan Barat. Ia menyoroti dukungan berupa penambahan personel, armada helikopter, hingga pelaksanaan modifikasi cuaca dalam sepekan terakhir.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas sejumlah dukungan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat di Kalimantan Barat.

"Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI Polri Pak," tegasnya.