Prabowo: Indonesia Masih Bisa tanpa Pinjaman dari IMF

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Ia menegaskan Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa mengandalkan utang dari lembaga tersebut.

Prabowo menyampaikan pemerintah tetap terbuka terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia. Namun, untuk pembiayaan melalui pinjaman, pemerintah akan mempertimbangkan secara ketat tingkat bunga agar tidak menambah beban keuangan negara.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” kata Preisden Prabowo, di Penututupan Muktamar NU, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.

Prabowo kemudian mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memperoleh tawaran pinjaman dari IMF ketika melakukan kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat.

“Saya kira kemarin beberapa bulan yang lalu, kaget. Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, penolakan tersebut menunjukkan kondisi Indonesia yang dinilai masih mampu membiayai berbagai agenda pembangunan tanpa harus bergantung pada pinjaman IMF.

Baca Juga: Prabowo Terima Kartu Anggota NU di Penutupan Muktamar ke-35

“Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ucap Presiden Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mencari alternatif sumber pembiayaan yang memiliki biaya rendah dan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.

Selain mengatur sumber pembiayaan, pemerintah juga menjalankan agenda efisiensi melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya dengan melakukan penataan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.

Dalam hampir dua tahun pemerintahan, Prabowo menyebut sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan kebijakan tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun. Pemerintah juga menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026.

Menurut Prabowo, langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk memangkas pengeluaran rutin sekaligus mengalihkan anggaran kepada program-program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia menegaskan berbagai kebijakan pembiayaan dan efisiensi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan,” tutur Presiden Prabowo.