Ntvnews.id, Jakarta - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengungkap dugaan modus yang digunakan sejumlah pihak dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu modus yang ditemukan adalah memanfaatkan masyarakat sekitar untuk melakukan pembakaran.
Informasi tersebut disampaikan Herry saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko AJU, Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026. Temuan itu berkaitan dengan sejumlah kasus karhutla yang terjadi pada 2025.
Herry menjelaskan bahwa kepolisian telah menjalankan berbagai langkah pencegahan untuk memutus rantai karhutla. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, seluruh kejadian karhutla di Riau berkaitan dengan aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.
Hal tersebut, menurut Herry, terlihat dari kondisi pada 2021-2022 ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Pada periode tersebut, Riau disebut tidak mengalami karhutla.
"Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID itu zero Karhutla Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja," jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, kepolisian telah memasang 513 plang peringatan terkait penegakan hukum karhutla. Salah satu penerapannya dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir pada 2025.
Prabowo Subianto rapat koordinasi Kebakaran Hutan (Karhutla) (Istimewa)
Baca Juga: Prabowo Siapkan 500 Mesin dan Selang Sumur Bor untuk Tangani Karhutla Sumsel
Pemasangan plang tersebut bertujuan menandai lahan yang sebelumnya terbakar agar tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman. Kebijakan itu dilakukan karena terdapat dugaan modus pembakaran yang melibatkan perusahaan besar dengan memanfaatkan petani atau masyarakat.
"Karena ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," kata Prabowo.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo kemudian menanyakan apakah kepolisian telah menemukan bukti atau indikasi keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan.
"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi menyeluruh?" tanya Presiden.
Herry menjelaskan bahwa hingga kini belum ditemukan bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan korporasi. Namun, penyelidikan terhadap sejumlah kasus pada 2025 menemukan beberapa tersangka pembakaran yang ternyata tidak mempunyai kebun atau lahan di lokasi kejadian.
"Ada yang yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang. Tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing padahal tidak ada lokasi memancing di situ," tuturnya.
Prabowo Subianto rapat koordinasi Kebakaran Hutan (Karhutla) (Istimewa)
Baca Juga: Prabowo Tanya ke Kapolda Riau soal Kebakaran Hutan: Ada Indikasi Korporasi yang Menyuruh?
Mendapat informasi tersebut, Prabowo meminta tiga orang yang dimaksud dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Presiden juga menginstruksikan Kapolri dan Badan Intelijen Negara (BIN) ikut mengusut kasus tersebut.
"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di sini," kata Prabowo.
"Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya," lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau turut menjelaskan bahwa kepolisian menerapkan pendekatan multi-door approachdalam penegakan hukum terhadap kasus karhutla.
Sejak 2025 hingga 2026, tercatat sebanyak 94 laporan polisi dengan total 106 tersangka. Khusus sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka dan luas area yang terbakar mencapai 806,57 hektare.
"Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas terbakar sejumlah 806,57 hektare," kata Herry.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan saat menyampaikan laporan kebakaran hutan kepada Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin., 24 Agustus 2026. (Youtube Sekretariat Presiden)