Pramono: Perbaikan Sekolah Pakai KLB, LPDP Tetap Jalan

NTVNews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan program beasiswa LPDP Jakarta tetap berjalan meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah fokus memperbaiki sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan.

Menurut Pramono, kebutuhan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak di Jakarta telah disiapkan melalui pemanfaatan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dengan skema tersebut, anggaran pendidikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah tak perlu mengorbankan pembiayaan program beasiswa.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat merespons adanya usulan agar anggaran LPDP Jakarta senilai Rp100 miliar dibagi untuk kebutuhan perbaikan sekolah. Usulan tersebut sebelumnya mendorong agar Rp50 miliar dialokasikan untuk LPDP dan Rp50 miliar lainnya digunakan memperbaiki sekolah rusak.

Dana KLB Disiapkan untuk Perbaikan Sekolah

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Orang nomor satu di DKI tersebut menegaskan, Pemprov DKI telah mengambil keputusan untuk menangani sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan, termasuk SD Negeri 9 dan SD Negeri 11.

"Yang pertama, hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia menyebut proses pembangunan kembali sekolah-sekolah tersebut akan mulai dilakukan pada bulan depan. Dengan adanya sumber pendanaan dari KLB, Pemprov DKI Jakarta dapat menjalankan program perbaikan infrastruktur pendidikan sekaligus mempertahankan program peningkatan akses pendidikan tinggi.

Pramono juga menegaskan anggaran yang disiapkan untuk menangani sekolah rusak bahkan lebih besar dibandingkan nominal yang sebelumnya diusulkan untuk kebutuhan tersebut.

"Sehingga dengan demikian, bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mengabaikan persoalan fasilitas pendidikan. Perbaikan sekolah tetap menjadi prioritas, sementara program beasiswa untuk pendidikan tinggi juga terus dilanjutkan.

Di sisi lain, Pramono memastikan LPDP Jakarta tidak akan dihentikan atau dikurangi hanya karena pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekolah rusak.

"Tetapi untuk LPDP tetap akan dijalankan," ungkap Pramono.