Anggota keluarga salah satu korban mengenali jenazah setelah peristiwa penembakan di Sekolah Debsirin Nonthaburi, Distrik Bang Kruai, Provinsi Nonthaburi, sebelah utara Bangkok, Thailand, pada 7 Agustus 2026 (Antara)
Ntvnews.id,Istanbul - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan penghentian sementara penerbitan izin baru untuk membawa senjata api di seluruh wilayah Thailand selama satu tahun. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul penembakan mematikan yang terjadi di sebuah sekolah.
Perintah tersebut disampaikan Anutin pada Selasa, 11 Agustus 2026. Ia mengatakan penangguhan izin dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, menekan potensi kekerasan, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Selain menghentikan penerbitan izin baru, Kementerian Dalam Negeri melalui Departemen Administrasi Provinsi meminta pejabat di daerah memperketat pemeriksaan terhadap pemohon izin pembelian senjata api.
Pemeriksaan latar belakang calon pemilik senjata akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Senjata Api, menurut NBT WORLD.
Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang telah memiliki izin kepemilikan senjata api. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh pemegang izin tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Remaja Pelaku Penembakan Sekolah Thailand Disebut Sering Tonton Konten Kekerasan
Senjata api diwajibkan untuk disimpan di rumah dan tidak diperbolehkan dibawa ke ruang publik tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Pelanggar aturan tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun, denda hingga 10.000 baht atau sekitar Rp5,3 juta, maupun kedua sanksi tersebut.
Kebijakan pengetatan senjata api itu diambil setelah insiden penembakan di sebuah sekolah pada Jumat, 7 Agustus 2026, yang menyebabkan sembilan orang meninggal dunia. Korban termasuk kakek dan nenek pelaku yang diketahui masih berstatus sebagai pelajar.
Pelaku penembakan kemudian meninggal dunia akibat bunuh diri.
Sebagai langkah pencegahan, Menteri Pendidikan Thailand Prasert Jantararuangthong juga mengajukan paket keselamatan nasional kepada Kabinet. Paket tersebut terdiri atas enam poin yang ditujukan untuk mencegah terulangnya serangan serupa.
Sejumlah langkah yang diusulkan mencakup pemeriksaan kesehatan mental secara wajib, pelaksanaan latihan menghadapi keadaan darurat, serta penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap perundungan dan kepemilikan senjata, menurut Thai Enquirer.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
