Jepang Perkuat Militer, Penyintas Bom Atom Hiroshima-Nagasaki Khawatir

Ntvnews.id, Tokyo - Memperingati 81 tahun tragedi bom atom Hiroshima, para penyintas dan aktivis mengingatkan bahwa langkah Jepang memperkuat kemampuan militernya dapat mengikis prinsip pasifisme yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas negara tersebut.

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom di Hiroshima menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Serangan tersebut menewaskan hampir 80.000 orang. Tiga hari berselang, bom atom kembali dijatuhkan di Nagasaki.

"Jepang mengadopsi konstitusi pasifis sebagai refleksi atas Perang Dunia II," kata Masako Wada, Wakil Sekretaris Jenderal Nihon Hidankyo atau Konfederasi Organisasi Korban Bom Atom dan Hidrogen Jepang, dikutip dari DW, Jumat, 7 Agustus 2026.

Wada merupakan salah satu penyintas tragedi bom atom Nagasaki. Ia selamat dari serangan tersebut ketika masih berusia satu tahun. Menurutnya, kebijakan pasifis membuat Jepang mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional sebagai negara yang berkomitmen untuk tidak kembali terlibat dalam peperangan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tokyo mulai meningkatkan belanja pertahanan, melonggarkan aturan ekspor persenjataan, serta memperluas fungsi militernya. Kebijakan tersebut diambil di tengah kekhawatiran terhadap ancaman yang berasal dari China, Korea Utara, dan Rusia.

Baca Juga: Adik Kim Jong Un Geram ke Jepang usai Uji Coba Rudal Tomahawk Buatan AS

"Pemerintahan saat ini sedang menghancurkan kepercayaan itu," kata Wada kepada DW. Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin menjauh dari prinsip pasifisme yang telah diterapkan Jepang selama puluhan tahun setelah perang.

Masashi Ieshima, penyintas bom atom Hiroshima yang kini berusia 84 tahun, juga mengkritik kebijakan tersebut. Ia berusia tiga tahun ketika bom atom dijatuhkan dan menilai peningkatan kemampuan militer Jepang berpotensi menghidupkan kembali perlombaan senjata yang pernah mengantarkan negara tersebut menuju Perang Dunia II.

Penyintas Ingatkan Bahaya Perang Nuklir

Ketika bom atom meledak, Ieshima sedang bermain di pintu masuk rumahnya yang berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi ledakan. Gelombang ledakan menghancurkan seluruh kaca jendela rumah dan pecahannya melukai ibunya.

Sekitar tujuh dekade kemudian, Ieshima menjalani operasi kanker tiroid yang secara resmi dikategorikan sebagai penyakit akibat paparan bom atom. Ayahnya, yang turut terkena radiasi dalam serangan Hiroshima, meninggal akibat kanker laring.

"Saya sangat geram melihat Jepang membenarkan penguatan militernya dan pelonggaran pembatasan ekspor senjata dengan alasan kemungkinan terjadinya konflik di Taiwan," kata Ieshima, yang menjabat sebagai Ketua Toyukai, organisasi afiliasi Nihon Hidankyo di Tokyo.

"Jika Jepang terus menempuh jalan ini, hal itu dapat mengarah pada perang. Dan jika perang lain pecah, saya percaya itu akan menjadi perang nuklir."

Saat ini, rata-rata usia penyintas bom atom atau hibakusha di Jepang telah mendekati 87 tahun. Kondisi tersebut membuat upaya meneruskan pengalaman serta pesan perdamaian mereka kepada generasi berikutnya menjadi semakin mendesak.

Takako Nakamura, penyintas bom atom generasi kedua dari Nagasaki, mulai aktif membagikan kisah keluarganya sejak Februari 2026 setelah memasuki masa pensiun.

"Orang-orang terbunuh tanpa meninggalkan jejak, bahkan tulang-belulang mereka pun tidak tersisa. Itulah hakikat sebenarnya dari bom atom," kata perempuan berusia 73 tahun tersebut kepada DW.

Wada juga menyerukan kepada masyarakat internasional agar tidak memandang bahaya senjata nuklir sebagai persoalan masa lalu. Menurutnya, ancaman tersebut masih nyata hingga sekarang.

Ia menegaskan bahwa para penyintas tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi ingin pengalaman mereka dipahami melalui rasa empati.

"Saya ingin orang-orang memandangnya sebagai persoalan mereka sendiri."

Jepang Dorong Penguatan Pertahanan

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan negaranya perlu meningkatkan kekuatan militer dengan "rasa urgensi dan krisis". Pernyataan tersebut disampaikan setelah evaluasi terbaru pemerintah kembali menyoroti ancaman dari China, Korea Utara, dan Rusia, seperti dilaporkan AFP.

Dalam pengantar buku putih pertahanan tahunan Jepang, Koizumi menyebut Tokyo harus memperkuat sekaligus mengubah kemampuan pertahanannya dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan kepada DW bahwa peningkatan kemampuan pertahanan diperlukan untuk memperkuat daya tangkal negara, tetapi tetap berpegang pada kebijakan yang berorientasi pada pertahanan.

Tokyo menilai situasi keamanan di kawasan semakin kompleks, terutama akibat perkembangan kekuatan militer China dan aktivitas Beijing di Laut China Timur, Laut China Selatan, serta kawasan sekitar Taiwan.

Baca Juga: Korban Tewas Gempa Kumamoto Jepang Bertambah Jadi 34 Orang

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2025, Sanae Takaichi telah memperkenalkan sejumlah kebijakan yang bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan negara.

Pada April 2026, pemerintah juga melonggarkan aturan ekspor senjata yang sebelumnya ketat sehingga membuka kemungkinan ekspor persenjataan mematikan.

Selain itu, pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan perubahan terhadap tiga prinsip nonnuklir yang selama ini menjadi kebijakan dasar negara, yakni tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang.

Pada November 2025, Takaichi menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" Jepang. Pernyataan tersebut berpotensi membuka ruang bagi Tokyo untuk menggunakan hak pertahanan diri secara kolektif berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun, Koichi Nakano, profesor ilmu politik di Universitas Sophia, Tokyo, menilai alasan bahwa Jepang perlu meningkatkan kekuatan militernya untuk menghadapi kemungkinan serangan China terhadap Jepang maupun Taiwan belum cukup meyakinkan bagi masyarakat Jepang.

Kepada DW, Nakano mengatakan aktivitas militer China, termasuk ekspansi maritim, masih berada pada tingkat yang terbatas jika dibandingkan dengan perang Rusia di Ukraina maupun serangan AS terhadap Iran.

"Jepang sedang diarahkan secara terampil ke dalam narasi bahwa negara ini harus sejalan dengan Eropa dan Amerika Serikat untuk menghadapi apa yang disebut sebagai negara-negara pembangkang seperti China, Korea Utara, dan Rusia," katanya.

"Jepang harus secara bertanggung jawab mengupayakan perlucutan senjata dan membangun dialog. Jepang harus berhenti mendemonisasi China dan mengakuinya sebagai negara yang memungkinkan untuk menjalin dialog yang bermakna."

Generasi Muda Jepang Gelar Aksi Antiperang

Arsip - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. (ANTARA/Anadolu/py) (Antara)

Di tengah perdebatan mengenai arah kebijakan pertahanan Jepang, sekitar 27.000 orang berkumpul di depan gedung parlemen di Tokyo pada 10 Juli. Massa membawa berbagai poster berwarna dengan pesan seperti "Tidak untuk Perang" dan menyalakan tongkat cahaya ketika malam tiba.

Reina Tashiro, aktivis berusia 36 tahun dari kelompok masyarakat sipil We Want Our Future, mengatakan kepada DW bahwa organisasinya berusaha membuat masyarakat lebih mudah mengambil langkah awal untuk terlibat dalam aksi protes.

"Ini berbeda dari citra tradisional demonstrasi, ketika orang mengepalkan tangan dan meneriakkan slogan," katanya. "Aksi protes kami bahkan mungkin terlihat modis."

Nahoko Hishiyama, yang telah aktif dalam gerakan masyarakat sipil selama 24 tahun sejak berusia 13 tahun dan kini menjadi wakil ketua sebuah kelompok aktivis, melihat perubahan dalam gerakan antiperang Jepang.

Menurutnya, aksi-aksi protes belakangan semakin banyak digerakkan oleh kelompok usia 20 hingga 40 tahun. Ia juga mencatat meningkatnya keterlibatan perempuan dalam gerakan tersebut.

"Perempuan Jepang sering dikatakan terlalu memikirkan bagaimana mereka dipandang oleh orang lain. Namun, dalam aktivisme, hal itu telah diubah menjadi sebuah kekuatan, yakni memikirkan bagaimana menyampaikan pesan kami dengan cara yang dapat diterima dan beresonansi dengan masyarakat."