Kepala BGN Sudaryono (dua dari kanan) saat menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Sabtu, 1 Agustus 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap setiap insiden keamanan pangan maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono setelah menjenguk ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang diduga menjadi korban insiden keamanan pangan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
"Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini, memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky (tindakan menyimpang dan tidak jujur), titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 2 Agustus 2026.
Ia menekankan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Usai Jenguk Korban, Sudaryono Langsung Suspend Dapur MBG di Semarang
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap SOP serta sistem pengelolaan dapur menjadi faktor utama untuk menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Menurutnya, kepala SPPG memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan secara konsisten.
"Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ," tuturnya.
Sudaryono juga meminta kepala SPPG mengambil tindakan tegas terhadap petugas dapur yang tidak menaati aturan kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, maupun tidak memakai masker saat mengolah makanan.
Baca juga: BGN Prioritaskan Program MBG di Daerah dengan Angka Stunting Tinggi
"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti enggak boleh lagi (ada toleransi)," ucap Mas Dar.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
