Pramono Sebut Jakarta Siap Jadi Support System PON XXII 2028 di NTB dan NTT

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi support system dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut mencakup penyediaan venue olahraga, transportasi publik, hingga fasilitas akomodasi bagi atlet dan kontingen.

Komitmen itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan PON sangat bergantung pada persiapan yang matang sejak dini. Karena itu, Jakarta siap memberikan dukungan maksimal demi memastikan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut berjalan lancar dan sesuai harapan pemerintah.

Baca Juga: Ngeri! Atlet Tinju PON Disiksa Pakai Cangkul

Menurutnya, peran Jakarta adalah membantu kelancaran penyelenggaraan tanpa mencampuri kewenangan pemerintah pusat maupun daerah tuan rumah dalam menentukan cabang olahraga maupun lokasi pertandingan.

"Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baik pertandingannya apa dan bagaimana, termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB, dan sebagainya, sepenuhnya kami tidak ikut campur. Namun sebagai support system, Jakarta siap memberikan dukungan," ucapnya.

Sebagai kota dengan fasilitas olahraga yang lengkap, Jakarta dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendukung pelaksanaan PON XXII.

Saat ini terdapat sekitar 36 venue olahraga milik pemerintah pusat yang sebagian besar berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengelola sekitar 220 venue olahraga yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas olahraga swasta dengan standar modern juga tersedia untuk berbagai cabang olahraga seperti bola basket, voli, tenis, dan olahraga lainnya.

"Jadi secara prinsip Jakarta siap memberikan dukungan penuh," imbuhnya.

Selain venue, Pemprov DKI Jakarta juga mengandalkan sistem transportasi publik yang semakin terintegrasi untuk menunjang mobilitas atlet, ofisial, dan kontingen.

Pramono juga menjelaskan bahwa pengembangan transportasi massal terus dilakukan, termasuk proyek LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai yang ditargetkan beroperasi dalam waktu dekat serta perluasan jalur MRT Jakarta.

Baca Juga: Pramono: Puncak HUT Jakarta ke-499 Digelar di Bundaran HI

Keberadaan MRT, LRT, TransJakarta, Transjabodetabek, dan JakLingko diyakini mampu memberikan kemudahan akses bagi peserta PON yang berada di Jakarta.

"Untuk transportasi, apakah MRT, LRT, Transjabodetabek, TransJakarta, JakLingko, dan sebagainya, Jakarta siap mendukung sepenuhnya. Untuk akomodasi juga Jakarta siap. Jika ada kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta, tentu akan memudahkan mobilitas kontingen dari berbagai daerah karena akses penerbangan ke Jakarta lebih mudah," terangnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir mengatakan bahwa rapat koordinasi yang digelar menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh persiapan PON XXII dilakukan secara terukur, efisien, dan terintegrasi.

Menurut Erick, pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat koordinasi sejak awal agar penyelenggaraan PON tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga mampu mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional.

Ia menuturkan bahwa 21 cabang olahraga prioritas yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) wajib dipertandingkan sebagai bagian dari strategi pembinaan atlet menuju ajang internasional.

"Kami meminta agar 21 cabang olahraga prioritas sesuai DBON terbaru wajib dipertandingkan. Kita harus melakukan re-mapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade secara berkelanjutan," ungkapnya.

Erick juga mengungkapkan bahwa Presiden RI mengarahkan agar penyelenggaraan PON XXII 2028 tidak membangun venue baru. Pemerintah akan memaksimalkan fasilitas olahraga yang sudah ada melalui perbaikan dan peningkatan kualitas sarana.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan fasilitas olahraga yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Pesan Bapak Presiden jelas, tidak ada pembangunan venue baru. Yang dilakukan adalah perbaikan dan optimalisasi venue yang sudah ada agar anggaran tetap efisien. Koordinasi lintas lembaga dan instansi akan terus diperkuat agar PON XXII Tahun 2028 dapat terselenggara dengan sukses," tutupnya.