enteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat berbincang-bincang dengan masyarakat bertempat Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin, 22 Juni 2926. (Antara)
Ntvnews.id, Jayapura - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Tanah Papua untuk mempercepat pembangunan sekaligus pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas layanan administrasi kepada masyarakat serta mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah.
Dalam keterangannya di Jayapura, Senin, 22 Juni 2026, Tito menegaskan bahwa MPP memiliki peran strategis dalam memangkas birokrasi dan menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi.
"Keberadaan MPP menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi dan menghadirkan layanan terpadu dalam satu tempat, mulai dari perizinan usaha, administrasi kependudukan, hingga layanan pertanahan dan sertifikasi," kata Tito.
Menurut dia, jumlah MPP yang saat ini beroperasi di Tanah Papua masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten dan kota yang ada. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pelayanan publik maupun percepatan investasi di daerah.
"Dengan belum banyaknya MPP di Papua, percepatan pelayanan publik dan investasi daerah, termasuk pembangunan perumahan, menjadi kurang optimal," ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa tanpa keberadaan MPP, masyarakat maupun pelaku usaha harus mendatangi berbagai instansi yang berbeda untuk mengurus perizinan dan administrasi. Situasi itu membuat proses pelayanan menjadi lebih panjang dan kurang efisien.
Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah, khususnya wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan pembangunan yang tinggi, agar segera menghadirkan MPP sebagai pusat layanan terpadu.
Menurut Tito, keberadaan MPP juga mendukung pelaksanaan sejumlah program strategis nasional. Salah satunya adalah mempercepat proses perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, MPP diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pelayanan publik. Dengan sistem pelayanan terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai dokumen dan perizinan.
"Untuk itu, keberadaan MPP perlu terus diperluas agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan," katanya.
Pemerintah pusat berharap percepatan pembangunan dan operasional MPP di berbagai daerah di Tanah Papua dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Peningkatan tersebut pada akhirnya diharapkan mendorong investasi yang lebih besar serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, hingga pertengahan 2026 baru terdapat dua MPP yang telah beroperasi di Tanah Papua, yakni di Jayapura
Sementara itu, sejumlah daerah lain di kawasan Tanah Papua masih berada pada tahap pembangunan maupun persiapan operasional Mal Pelayanan Publik.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
