Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad diwawancara usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti meminta seluruh petugas lapangan memastikan tidak ada warga maupun pelaku usaha yang luput dari pendataan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menurut Amalia, keberhasilan Sensus Ekonomi ditentukan oleh dua faktor utama, yakni cakupan pendataan yang menyeluruh tanpa ada responden yang terlewat serta kualitas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pada saat wawancara dengan responden, tolong digali betul-betul dan pastikan data yang dicatat tidak salah," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa seluruh petugas sensus akan dipantau melalui sistem live tracking yang terhubung dengan telepon genggam masing-masing petugas. Dengan sistem tersebut, aktivitas pengumpulan data dan pencacahan di lapangan dapat diawasi secara langsung oleh BPS.
Amalia juga menekankan pentingnya komitmen dan semangat para petugas dalam menjalankan tugas agar seluruh responden yang menjadi sasaran pendataan dapat tercakup dengan baik.
"BPS bersama Kepala Daerah juga dimungkinkan memantau kinerja petugas di lapangan melalui Dashboard Monitoring, guna melihat capaian Sensus Ekonomi secara real time di Kepri," ujarnya.
Selain mengingatkan petugas, Amalia turut mengajak masyarakat untuk mengenali identitas resmi petugas Sensus Ekonomi 2026. Ia menjelaskan bahwa petugas akan mengenakan rompi hitam bertuliskan "Sensus Ekonomi 2026" di bagian kiri dan tulisan "BPS" di bagian kanan.
Petugas juga dibekali kartu identitas atau nametag yang memuat nama serta foto petugas. Kartu tersebut dilengkapi QR Code yang dapat dipindai masyarakat untuk memastikan keaslian identitas petugas. Selain itu, mereka juga membawa surat tugas resmi yang ditandatangani pejabat BPS setempat.
"BPS menerapkan prinsip TIR pada Sensus Ekonomi tahun ini, yaitu singkatan dari Terima petugas sensus, lalu Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia," kata Amalia.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan 1.589 petugas sensus yang akan bertugas di tujuh kabupaten dan kota di wilayah Kepri. Kegiatan pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Toto, Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap sekitar 197 ribu unit usaha serta seluruh rumah tangga di Kepulauan Riau. Pendataan tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai jumlah usaha yang masih aktif beroperasi, mulai dari skala mikro hingga usaha besar.
Ia menambahkan bahwa cakupan sensus tidak hanya menyasar pelaku usaha konvensional, tetapi juga usaha berbasis rumah tangga, pedagang keliling, hingga pelaku ekonomi digital seperti kreator konten di TikTok dan platform digital lainnya yang memperoleh penghasilan dari aktivitas tersebut.
"Sensus Ekonomi ini menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional," ucap Toto.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
