Israel Cabut Wewenang Palestina atas Masjid Ibrahimi

Ntvnews.id, Tepi Barat - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan pencabutan wewenang Palestina atas pengelolaan situs suci Gua Makhpela atau Makam Para Leluhur, yang oleh umat Muslim dikenal sebagai Masjid Ibrahimi, di wilayah Tepi Barat.

Dilansir dari AFP, Rabu, 17 Juni 2026, Keputusan yang diumumkan pada Selasa, 16 Juni 2026, itu mengalihkan pengelolaan situs bersejarah tersebut kepada komite Israel yang berada di bawah kendali Smotrich. Langkah tersebut langsung menuai kecaman dari Otoritas Palestina.

Melalui pernyataan yang diunggah di kanal Telegram pribadinya, Smotrich menyatakan bahwa situs tersebut tidak lagi berada di bawah pengelolaan otoritas kota Hebron.

"Makna dari keputusan ini adalah bahwa banyak wewenang yang sebelumnya diberikan di Hebron dan di tempat-tempat suci, termasuk fondasi keberadaan kita, Gua Makhpela, tidak lagi berada di bawah kendali Pemerintah Kota Hebron," kata Smotrich.

Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan permukiman Israel baru di dekat Kota Hebron, Tepi Barat.

"Ini jauh lebih dari sekadar langkah perencanaan, ini adalah langkah... kedaulatan praktis, pemerintahan," kata Smotrich, sebagaimana terekam dalam dokumentasi acara yang dirilis partainya.

Baca Juga: Donald Trump Optimistis Selat Hormuz Kembali Dibuka Penuh Mulai Jumat

Hebron merupakan kota terbesar di wilayah Tepi Barat yang telah diduduki Israel sejak 1967. Situs Gua Makhpela atau Masjid Ibrahimi berada di kawasan H2, wilayah yang berada di bawah kontrol Israel dan dihuni sekitar 40.000 warga Palestina serta sekitar 200 keluarga pemukim Israel.

Tempat tersebut memiliki nilai religius penting bagi tiga agama besar, yakni Yahudi, Islam, dan Kristen, karena diyakini sebagai lokasi pemakaman Nabi Ibrahim (Abraham) dan sejumlah tokoh leluhur lainnya dalam tradisi kitab suci.

Berdasarkan Protokol Hebron tahun 1997, sebagian besar pengelolaan kompleks itu diserahkan kepada pihak Palestina. Namun, menurut sejumlah pejabat Palestina, kewenangan tersebut secara bertahap terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur organisasi pemantau permukiman Israel, Peace Now, Yonatan Mizrahi menjelaskan bahwa keputusan itu berasal dari Dewan Perencanaan Tinggi Israel.

"Apa yang dilakukan Smotrich adalah dia mengendalikan Dewan Perencanaan Tinggi, yang mengadakan pertemuan Rabu lalu di mana mereka memutuskan bahwa tanggung jawab di Hebron ini akan beralih dari kotamadya Palestina Hebron ke Israel," kata Mizrahi kepada AFP.

Dokumen hasil rapat dewan perencanaan tersebut disebut turut mengonfirmasi keputusan pengalihan kewenangan tersebut.

Sementara itu, Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah dan dipimpin Presiden Mahmoud Abbas menolak keras langkah yang diambil Israel.

Rudal yang diluncurkan dari Iran ke arah Israel terlihat di langit di atas kota Hebron, Tepi Barat, pada 7 Juni 2026. Sirene berbunyi di beberapa wilayah di Israel utara akibat serangan rudal tersebut, yang terjadi setelah serangan Israel terhadap ib (Antara)

"Langkah-langkah sepihak seperti itu ditolak dan dikutuk, dan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak Israel, serta pelanggaran hukum internasional," kata kantor Abbas.

Smotrich, yang juga dikenal sebagai pemukim Israel, selama ini menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka mendukung aneksasi wilayah Tepi Barat. Sikap tersebut kerap mendapat kritik dari komunitas internasional.

Perluasan permukiman Israel di Tepi Barat sendiri terus berlangsung di bawah berbagai pemerintahan Israel dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir di bawah koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang didukung oleh partai-partai sayap kanan, termasuk kelompok politik yang dipimpin Smotrich.

Saat ini, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman-permukiman di Tepi Barat, di luar Yerusalem Timur. Permukiman tersebut dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional dan berdiri di tengah wilayah yang dihuni sekitar tiga juta warga Palestina.