Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu berjalan beriringan dengan strategi percepatan penanganan stunting di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kemendukbangga sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. Ia menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program prioritas nasional di bidang peningkatan gizi masyarakat tersebut.
"Saya berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mendukung peningkatan efektivitas program di masa mendatang. Salah satu rekomendasi utama adalah pentingnya memperhatikan dan mengakomodasi berbagai masukan serta rekomendasi yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga terkait proses penyusunan maupun implementasi kebijakan penanganan stunting," ujar Budi.
Menurut Budi, kementerian dan lembaga yang terlibat memiliki pengalaman, data, sumber daya, hingga instrumen kebijakan yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Karena itu, berbagai rekomendasi yang muncul dalam forum koordinasi lintas sektor perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan agar langkah yang dihasilkan lebih komprehensif dan mudah diterapkan.
Ia juga menilai koordinasi antara BGN dan kementerian maupun lembaga yang berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting perlu diperkuat.
"BGN juga perlu memperkuat kerja sama dan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan program percepatan penurunan stunting. Penguatan koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan, integrasi program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia," katanya.
Budi menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor akan membuat Program MBG memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus berkontribusi nyata dalam menurunkan prevalensi stunting.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan tata kelola Program MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
"Hari ini kelompok 3B yang menerima manfaat sudah mencapai 9,9 juta jiwa, terdiri atas 911 ribu ibu hamil, 2,2 juta ibu menyusui, dan sekitar 6 juta balita. Ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat intervensi gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan," ujar dia.
Wihaji menjelaskan, capaian jumlah penerima manfaat tersebut didukung oleh keterlibatan lebih dari 122 ribu TPK yang tersebar di berbagai daerah.
Menurutnya, para anggota TPK tidak hanya membantu penyaluran MBG kepada kelompok sasaran 3B, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat dan sesuai dengan standar nilai gizi yang telah ditetapkan.
(Sumber: Antara)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji. (Antara)